Ini Alasan Kenaikan Tarif Pengurusan STNK dan BPKB

Tito menyebutkan kenaikan tarif ini untuk menghindari adanya 'biaya' tambahan yang berpotensi terjadi penyalahgunaan wewenang, korupsi, dan lainnya.

Ini Alasan Kenaikan Tarif Pengurusan STNK dan BPKB
Istimewa
BPKB kendaraan bermotor 

TRIBUN-BALI.COM - Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 60 Tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang resmi ditetapkan 6 Januari 2017, tarif baru untuk pengurusan STNK dan BPKB naik 200% hingga 300%.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian pun menegaskan kenaikan tersebut dalam rangka peningkatan pelayanan.

Baca: Hari Ini Tarif Baru STNK dan BPKB Mulai Berlaku, Biaya Naik Rata-rata 200 Persen

Baca: Wow, Beli Mobil Tahun Ini Bikin Kaget, Tarif Pengurusan Suratnya Naik 3 Kali Lipat, Ini Rinciannya!

Baca: Kenaikan Tarif Hingga 3 Kali Lipat Dinilai Memberatkan, Jokowi Blunder Lagi?

Selain itu kenaikan tersebut terjadi karena harga material untuk pembuatan surat kendaraan bermotor tersebut naik.

"Memang ada beberapa. Pertama, harga material, dari enam tahun lalu sudah meningkat harganya sekarang. Harga material kertas, percetakan, dia juga naik," kata Tito di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (5/1/2017) kemarin.

Selain itu, lanjut Tito, pelayanan pajak dan pengurusan surat-surat kendaraan bermotor tersebut, yang sebelumnya dilakukan secara manual, kini akan ditingkatkan menggunakan sistem online di seluruh Indonesia. Melalui sistem online ini, biaya pengurusan akan jauh lebih murah.

Tito menyebutkan kenaikan tarif ini untuk menghindari adanya 'biaya' tambahan yang berpotensi terjadi penyalahgunaan wewenang, korupsi, dan lainnya.

"Karena sistem pembayaranya online ke bank. Otomatis biaya tambahan yang lebih dari itu, mungkin STNK motor, dengan sekarang sistem online yang kita buat, otomatis dia akan bayar ke bank, sehingga biaya tambahan itu tidak ada lagi," kata Tito.

Dijelaskan Tito, keputusan kenaikan tarif itu sudah dibincangkan secara lintas sektoral, bahkan telah melibatkan Komisi III DPR dan Badan Anggaran (Banggar) DPR.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan kenaikan tarif PNBP ini dilakukan untuk memperbaiki pelayanan surat perizinan yang dilakukan Polri kepada masyarakat.

Selain itu, katanya, kenaikan tarif PNBP ini merupakan kewajaran karena terakhir kali tarif tersebut mengalami penyesuaian pada 2010 dan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan terkini yang dinamis.

"Tarifnya sejak 2010 tidak pernah di-update. Ini sudah tujuh tahun. Jadi, untuk tarif PNBP di kementerian lembaga memang harus disesuaikan, karena faktor inflasi maupun untuk jasa pelayanan yang lebih baik," ujarnya.

Untuk itu, menurut Sri, dengan adanya kenaikan tarif PNBP tersebut maka masyarakat bisa lebih percaya terhadap jasa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dan jumlah pungutan tidak resmi dapat ditekan.

Pemerintah sendiri mengincar penerimaan PNBP sebesar Rp 1,73 triliun dari tarif pelayanan pengurusan dan penerbitan STNK dan BPKB tersebut.

Sesuai target APBN 2017, target penerimaan PNBP dari STNK sebesar Rp 1,91 triliun atau naik Rp 840 miliar dari sebelumnya Rp 1,07 triliun. Sementara untuk BPKB menjadi Rp 2,10 triliun atau naik Rp 890 miliar dari Rp 1,21 triliun. (tribunnews)

Editor: Ida Ayu Made Sadnyari
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved