Kenaikan Tarif Hingga 3 Kali Lipat Dinilai Memberatkan, Jokowi Blunder Lagi?

Pernyataan Jokowi tersebut menjadi bukti adanya miskomunikasi antara Presiden dengan para pembantunya.

Kenaikan Tarif Hingga 3 Kali Lipat Dinilai Memberatkan, Jokowi Blunder Lagi?
Tribun Bali/Prima

Pasalnya miskomunikasi Jokowi dan para menterinya dalam mengambil kebijakan bukan pertama kalinya terjadi.

Pada 2015 lalu, Jokowi dan para menterinya juga pernah melakukan "blunder" soal pemberian fasilitas uang muka kendaraan bagi pejabat. Kontroversi atas keputusannya berujung Jokowi mencabut kembali Perpres Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka Bagi Pejabat Negara Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan.

Yayat menduga ketika menandatangani PP kenaikan tarif penerbitan STNK dan BPKB kali ini, Jokowi tidak menyangka besaran lonjakan tarifnya bisa mencapai 300%.

Ia menilai Jokowi hanya menangkap pesan adanya kenaikan tarif akibat sudah bertahun-tahun tidak mengalami perubahan.

Yayat juga menilai, keputusan untuk menaikkan tarif tiga kali lipat tarif pembuatan STNK dan BPKB di lingkungan Polri dilakukan pada saat yang tidak tepat.

Hal ini membuat masyarakat resah karena kebijakan ini meluncur bersamaan dengan kenaikkan harga BBM, bahan pokok, hingga tarif listrik golongan 900 VA.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut keputusan kenaikan tarif tersebut dibuat dengan mempertimbangkan beberapa hal yakni tingkat inflasi, tarif yang tidak pernah berubah sejak tujuh tahun serta pertimbangan peningkatan pelayanan di lingkungan Polri.

"Di samping itu orang-orang juga mempertanyakan kenaikan hingga 300 persen itu apakah benar mencerminkan biaya administrasinya? Apa sebegitu mahalnya untuk mencetak blangko dan lainnya? Apakah semahal itu dengan alasan tujuh tahun tidak dinaikkan? Ini perlu diklarikasi pertimbangannya," tegas Yayat.

Sebelumnya dalam rapat di Istana Bogor, Rabu (4/1/2017), Jokowi sempat mempertanyakan kenaikan signifikan pada tarif penerbitan STNK dan BPKB yang mulai berlaku 6 Januari 2017 mendatang.

Menurut Jokowi kenaikan tarif hingga tiga kali lipat dianggap membebani masyarakat.

Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution setelah menerima arahan dalam rapat Sidang Kabinet di Istana Bogor.

"Presiden mengingatkan waktu di Bogor, kalau tarif PNBP untuk pelayanan masyarakat janganlah naik tinggi-tinggi," ujar Darmin ditemui di kantornya, Rabu (4/1/2017) malam. (tribunnews/cnn)

Editor: Ida Ayu Made Sadnyari
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved