Beredar Daftar Tarif Jabatan di Pemkab Klaten, Bayar Rp 75 Juta Jika Ingin Jadi Kepala SD

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil menangkap Bupati Klaten, Sri Hartini dan tujuh orang lainnya di Klaten...

Beredar Daftar Tarif Jabatan di Pemkab Klaten, Bayar Rp 75 Juta Jika Ingin Jadi Kepala SD
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Bupati Klaten Sri Hartini keluar dari gedung KPK memakai rompi tahanan usai diperiksa, Sabtu (31/12/2016). Sri Hartini ditahan KPK diduga terlibat kasus suap pengaturan jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten. 

TRIBUN-BALI.COM, KLATEN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil menangkap Bupati Klaten, Sri Hartini dan tujuh orang lainnya di Klaten, Jumat (30/12/2016).

Mereka tersangkut kasus penyuapan yang berhubungan dengan promosi dan mutasi jabatan dalam pengisian perangkat daerah di Kabupaten Klaten.

Di satu sisi, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mendapatkan laporan dari masyarakat mengenai harga tarif promosi jabatan di Pemkab Klaten, Jawa Tengah.

Baca: Bupati Klaten Jadi Tersangka Kasus Suap Promosi Jabatan

Tarif yang diduga dipatok untuk promosi jabatan eselon IV-II, mulai dari jutaan hingga ratusan juta rupiah.

"Kami menggunakan masukan informasi dari daerah dalam rekomendasi itu. Kami masih mau mengecek kebenarannya, sebelum nanti memberikan rekomendasi," kata Ketua KASN, Sofian Effendi, di kantornya, Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat (6/1/2017).

Sofian menyebut tarif untuk eselon II SKPD dimulai dari Rp 80 juta hingga Rp 400 juta.

Eselon III golongan A bertarif Rp 40-80 juta dan golongan B bertarif Rp 30 juta.

Sementara eselon IV golongan A bertarif Rp 15 juta dan golongan B bertarif Rp 10 juta.

Selain itu, lelang jabatan diberikan kepada petugas TU di Puskesmas, yang dipatok tarif Rp 5 juta-Rp 15 juta.

Jabatan tetap atau tidak mutasi bertarif Rp 10 juta-Rp 50 juta.

Halaman
1234
Editor: Irma Yudistirani
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved