Terlalu Marak, Ada Wacana Pembatasan Peredaran Taksi Online, Begini Penjelasannya

Dari realisasi di lapangan, lanjut Pitra, bisa dilihat terjadi kelebihan dalam hal suplly, sedangkan demand-nya tidak berkembang.

Terlalu Marak, Ada Wacana Pembatasan Peredaran Taksi Online, Begini Penjelasannya
Tribun Bali / I Gusti Agung Bagus Angga Putra
Aksi unjuk rasa damai dari Persatuan Taksi Online Bali (Persotab) dan Aliansi Sopir Transport Bali, Rabu (23/3/2016) di Parkir Timur Lapangan Renon, Denpasar, Bali 

TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA - Upaya pemerintah melakukan kesetaraan dalam hal transportasi berbasis aplikasi sudah mulai dilakukan.

Salah satunya dengan revisi Peraturan Menteri (PM) 32 Tahun 2016 tentang taksi online yang saat ini sudah mencapai tahap uji publik kedua.

Bila saat awal ada 10 kajian, pada uji publik kedua di Makassar pekan lalu jumlah revisi bertambah satu menjadi 11.

Penambahan butir revisi tersebut terkait masalah kuota taksi online yang saat ini digolongkan sebagai kendaraan angkutan sewa khusus.

Humas Ditjen Perhubungan Darat Pitra Setiawan, menjelaskan, masalah kuota sebenarnya sudah ada sebelum uji publik pertama, namun tertinggal saat penyampaiannya.

"Bukan penambahan, tapi hanya lupa dicantumkan saat pertama. Jadi kuota itu kita gunakan untuk melihat tingkat kebutuhan taksi online, karena bila dikaitkan dengan ekonomi maka kita bicara mengenai supply and demand," ujar Pitra kepada KompasOtomotif, Selasa (14/3/2017).

Dari realisasi di lapangan, lanjut Pitra, bisa dilihat terjadi kelebihan dalam hal suplly, sedangkan demand-nya tidak berkembang.

Artinya, jumlah taksi online yang beredar saat ini tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, justru kelebihan.

"Contoh paling mudah soal ojek online, sekarang itu jumlahnya cukup banyak, bahkan sampai akhirnya ada yang mangkal juga. Harusnya itu kan tidak boleh, kita tidak ingin nantinya taksi online begitu," ucap Pitra.

Untuk mekanisme pelaksanaan kuota jumlah taksi online, nantinya akan diserahkan pada masing-masing Pemerintah Daerah (Pemda), termasuk soal tarif atas dan bawah.

Namun khusus Jakarta akan diatur oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).

"Untuk Jakarta, hitungannya langsung Jabodetabek. Jadi penerapannya akan kami serahkan ke BPTJ," kata Pitra.

Berikut 11 materi kajian revisi PM 32 Tahun 2016 :

1. Jenis angutan sewa
2. Ukuran CC kendaraan
3. Batas tarif angkutan sewa khusus
4. Kuota jumlah kendaraan angkutan sewa khusus
5. Kewajiban STNK berbadan hukum
6. Pengujian berkala atau KIR
7. Pool
8. Pajak
9. Bengkel
10. Akses dasbor
11. Sanksi.

Info ter-UPDATE tentang BALI, dapat Anda pantau melalui:
Like fanpage >>> https://www.facebook.com/tribunbali
Follow >>> https://twitter.com/Tribun_Bali
Follow >>> https://www.instagram.com/tribunbali
Subscribe >>> https://www.youtube.com/Tribun Bali

Editor: Eviera Paramita Sandi
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved