Pemprov Usulkan Nusa Penida Jadi Wilayah Pertambangan, Bupati Suwirta Belum Bersikap

Ia menyebut, usulan tersebut harus dikaji lagi lebih jauh karena akan berdampak besar bagi Nusa Penida, Klungkung, Bali.

Pemprov Usulkan Nusa Penida Jadi Wilayah Pertambangan, Bupati Suwirta Belum Bersikap
Tribun Bali/Eka Mita Suputra
Seorang warga berdiri di wilayah perbukitan Nusa Penida belum lama ini. Kondisi geografis Nusa Penida yang berbukit dna berbatu kapur diusulkan sebagai wilayah pertambangan. 

TRIBUN-BALI.COM, SEMARAPURA - Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta tidak mau terburu-buru menentukan sikap terkait usulan Gubernur Bali Made Mangku Pastika untuk memasukkan sebagian wilayah Nusa Penida menjadi wilayah pertambangan (WP).

Ia menyebut, usulan tersebut harus dikaji lagi lebih jauh karena akan berdampak besar bagi Nusa Penida, Klungkung, Bali.

“Saya memang sempat disampaikan demikian, saat Gubernur ke Nusa Penida beberapa waktu lalu. Tentu saya tidak bicara dengan kapasitas langsung memutuskan atau bagamana, tapi hal ini benar-benar perlu dikaji,” ujar Suwirta kepada Tribun Bali, Rabu (12/4/2017).

Suwirta belum memutuskan sikapnya apakah setuju atau tidak terkait wacana menjadikan Nusa Penida sebagai wilayah pertambangan.

“Intinya usulan ini harus dikaji lagi, terutama dari segi sosial, lingkungan, dan ekonomi. Pastikan sebelum ditetapkan, usulan tersebut benar-benar memberi manfaat lebih untuk membuat Nusa Penida lebih baik,” tegas pejabat asal Pulau Ceningan, Nusa Penida, ini.

Sebelumnya dalam sidang paripurna DPRD Bali, Senin (10/4/2017), Gubernur Pastika mengusulkan Nusa Penida sebagai wilayah pertambangan.

Terkait revisi penetapan wilayah pertambangan, Pastika menyampaikan wilayah pertambangan di wilayah Pulau Jawa dan Bali telah ditetapkan melalui keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) tahun 2014 dan normatif setelah lima tahun diundangkan dapat direvisi sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Untuk itu Pastika mengusulkan untuk memasukkan sebagian wilayah Nusa Penida ditetapkan menjadi WP.

Jika nantinya daerah Nusa Penida tidak dijadikan WP maka nanti akan bermasalah pada Izin Usaha Pertambangan (IUP).

“Saya memandang perlu memasukkan sebagian wilayah Nusa Penida, karena apabila tidak ditetapkan sebagai WP, maka IUP tidak dapat dikeluarkan dan batu kapur setempat tidak dapat ditambang untuk keperluan pembangunan,” kata Pastika.

Halaman
123
Penulis: Eka Mita Suputra
Editor: Ida Ayu Made Sadnyari
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved