Terkait Perda Swalayan yang Tidak Dijalankan di Tabanan, Komisi I Akan Panggil Dinas Perijinan

Komisi I DPRD Tabanan berencana meminta keterangan dari Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Satu Pintu terkait Peraturan Daerah (Perda) Toko Swalayan

Terkait Perda Swalayan yang Tidak Dijalankan di Tabanan, Komisi I Akan Panggil Dinas Perijinan
Tribun Bali / I Made Argawa
Seorang pembeli keluar di minimarket yang ada di Jalan Batukaru, Tabanan, Bali di sebelah selatan RS Bhakti Rahayu yang baru beroperasi sebulan terakhir, Jumat (8/1/2016). Meskipun ada moratorium pendirian toko modern, tapi keberadaannya tetap tumbuh subur di Tabanan. 

TRIBUN-BALI.COM, TABANAN – Komisi I DPRD Tabanan berencana meminta keterangan dari Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Satu Pintu terkait Peraturan Daerah (Perda) Toko Swalayan Nomor 1 Tahun 2016 yang tidak bisa dilaksanakan oleh dinas tersebut.

Ketua Komisi I DPRD Tabanan, I Putu Eka Nurcahyadi menyebutkan pihaknya akan meminta keterangan apa yang menjadi kendala dari penerapan perda tersebut.

“Akan kami koordinasikan. Dipanggil untuk minta penjelasan pada Jumat (26/5/2017),” katanya, (23/5).

Politisi PDI asal Marga itu menyebutkan, mungkin ada kendala dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lapangan dalam penerapan Perda. Dia menyebutkan seharusnya Perda tersebut bisa dijalankan. “Mungkin masih ada kendala,” tegasnya.

Eka yang sedang berada di Yogyakarta hingga Kamis (25/5/2017) menyebutkan, sebelumnya telah ada Peraturan Bupati (Perbub) yang mengatur tentang toko modern. “Nomor Perbubnya saya lupa, di sana mengatur tentang toko waralaba,” ujarnya.

Sementara itu, tidak terkontrolnya pertumbuhan toko modern berjejaring dikeluhkan oleh Perbekel Desa Gubug, Kecamatan Tabanan, I Nengah Mawan.

Saat ini sudah ada tiga toko modern berjaringan di Jalan Yehgangga, Desa Gubug, Tabanan. Akan ditambah lagi satu yang baru masuk tahap pengerjaan.

“Memang pertumbuhannya sangat masif. Mulai sejak awal 2017,” ujarnya.

Mawan mengakui jika hal tersebut membuatnya pusing karena berpotensi mematikan usaha rakyat seperti warung. Banyaknya toko modern berjaringan di kawasannya, dia mengungkapkan, banjar adat yang memberikan izin.

“Izin dari banjar adat. Ada yang menggunakan tempat orang lain, kami di desa dinas tidak dapat berbuat banyak,” terangnya.

Perihal tentang Perda Toko Swalayan, memang diketahuinya ada, tapi penerapannya oleh Pemkab Tabanan seperti apa, Mawan tidak mengetahui. “Ada Perda, tapi penerapannya saya tidak tahu,” katanya.

Mekipun telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Toko Swalayan dan sudah ketok palu pada 1 Maret 2016, menjamurnya toko modern di Tabanan tidak bisa dibendung.

Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Toko Swalayan sepertinya mubazir karena Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Satu Pintu tidak bisa melaksanakannya. (*)

Penulis: I Made Argawa
Editor: imam rosidin
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved