Anggaran Pemindahan Ibukota Rp 7 Miliar di APBN Ditolak DPR

Wakil Ketua Komisi XI Soepriyatno menyatakan anggaran pemindahan ibukota tidak jadi masuk ke dalam APBN. Karena saat ini masih banyak anggaran yang di

Anggaran Pemindahan Ibukota Rp 7 Miliar di APBN Ditolak DPR
Adiatmaputra Fajar Pratama/Tribunnews.com
Rapat Kerja Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dan Komisi XI DPR RI 

TRIBUN-BALI.COM - Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) pada awalnya mengajukan Rp 7 miliar untuk pemindahan ibukota.

Rencananya anggaran tersebut akan dimasukan ke dalam APBN-Perubahan 2017.

Wakil Ketua Komisi XI Soepriyatno menyatakan anggaran pemindahan ibukota tidak jadi masuk ke dalam APBN. Karena saat ini masih banyak anggaran yang dibutuhkan untuk menambah kesejahteraan masyarakat.

 "Anggaran 7 miliar tidak masuk untuk pemindahan ibukota. Anggaran itu tidak ada. Semuanya setuju? pak menteri (Bappenas) setuju ya?," ujar Soepriyanto seraya mengetuk palu, di gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Senin (24/7/2017).

Mengatakan pemerintah harus tegas dalam menjalankan program pemerintah. Jika masih dalam kajian sebaiknya tidak perlu dimasukan menurut Soepriyatno.

"Sudah tidak masuk lagi. Negara harus clear," kata Soepriyatno.

Soepriyatno menambahkan sebaiknya pemerintah memikirkan postur APBN-P 2017 dan Rancangan APBN 2018. Karena jika anggaran Rp 7 miliar pemindahan ibukota dimasukan, akan merusak postur anggaran negara.

"Negara pindah masuk ibukota tidak masuk akal lagi," ujar Soepriyatno. (*)

Editor: imam rosidin
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved