Waketum Gerindra Dipolisikan, Wayan Sudirta: Persoalan Pidana dan Etika Meminta Maaf Itu Berbeda

Hanya saja, pelaporan ini berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh kader partai Gerindra itu, bukan lagi menyoal permintaan maaf.

Waketum Gerindra Dipolisikan, Wayan Sudirta: Persoalan Pidana dan Etika Meminta Maaf Itu Berbeda
Tribun Bali/I Made Ardhiangga Ismaya
Kader PDI Perjuangan yang dikomandoi oleh I Wayan Sudirta menunjukkan surat pengaduan masyarakat‎ di Mapolda Bali, Minggu (6/8/2017). 

TRIBUNNEWS.COM, DENPASAR - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono dilaporkan ke Mapolda Bali. Hal Itu terkait dengan ujaran penghinaan dan pencemaran nama baik, di media sosial. Kader Partai DPD PDI Perjuangan Bali, melaporkan ke SPKT Mapolda Bali, Minggu (6/8/2017).

Wakil Ketua Bidang Hukum dan Advokasi PDI Perjuangan DPD PDI Perjuangan Bali, Wayan Sudirta menyatakan, permintaan maaf oleh Waketum Partai Gerindra, Arief Poyuono, sebagai sebuah etika yang memang baik.

Hanya saja, pelaporan ini berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh kader partai Gerindra itu, bukan lagi menyoal permintaan maaf. Akan tetapi, persoalan yang sudah pada ranah pidana itu tidak akan menjadi persoalan yang sama dan terjadi lagi, di kemudian hari.

"Permintaan maaf itu memang etika yang baik. Tapi persoalan pidana itu kan berbeda. Kami ingin mendidik masyarakat bahwa tidak dikemudian hari kejadian ini terjadi lagi," ucapnya.

"Kita tahu bahwa PDIP slogannya adalah menyangkut Supremasi hukum. Kami tidak dendam. Jangan sampai salah kemudian minta maaf. Besok salah lagi, minta maaf lagi," imbuhnya.

Dalam kutipan itu, kader PDI Perjuangan menyoal mengenai ucapan dari Arief yakni "Ini sama saja, Joko Widodo dan PDIP serta antek-anteknya membohongi masyarakat tentang sebuah arti hak konstitusi warga negara dalam demokrasi. Jadi wajar aja kalau PDIP sering disamakan dengan PKI, habis sering buat lawak politik dengan nipu rakyat sih".

Ditegaskannya lagi, ‎permintaan maaf itu bukan akan ‎menghilangkan tindak pidana. Sehingga, persoalan tindak pidana itu tidak ada benturan lain.

Pendek kata, ia mengaku bahwa ‎meminta maaf secukupnya itu adalah penting.

"Hanya saja, tidak bolehlah lalu tindak pidana dihilangkan. Jadi nantinya, Pengadilan akan memulihkan keseimbangan yang terganggu.

Prosesnya ini adalah untuk mendidik. Kalau semua-semua meminta maaf, lalu apa fungsi hukum pidana. Kami ini ingin mencerahkan. Meniadakan yang berikutnya," bebernya. (*).

Penulis: I Made Ardhiangga Ismayana
Editor: Ady Sucipto
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved