Rp 251 Miliar Dana Hibah Terancam Ditunda, Bawaslu Kirim Surat ke Gubernur Minta Dicairkan Usai Ini

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bali meminta pencairan dana hibah dan bantuan sosial (bansos) di seluruh Bali ditunda

Rp 251 Miliar Dana Hibah Terancam Ditunda, Bawaslu Kirim Surat ke Gubernur Minta Dicairkan Usai Ini
Logo bawaslu 

"Pasal 71, 70, 73 terutama bagi incumbent, pejabat negara dan daerah, sanksinya bisa pidana," imbuhnya.

Rudia juga menjelaskan bahwa dikeluarkannya surat ini juga berdasarkan pengalaman-pengalaman Pilkada sebelumnya.

Menurutnya, di seluruh Indonesia cukup sulit untuk melacak penyalahgunaan penggunaan hibah dan bansos di Pilkada. "Ini jujur sangat sulit, karena rapi, berjejaring," katanya.

Upaya Intimidasi

Terpisah, Komisioner Divisi Hukum dan Penindakan Bawaslu Bali Ketut Sunadra mengatakan, larangan penggunaan bansos dan hibah tersebut didasarkan pada sejumlah data dan fakta serta informasi dari masyarakat dan berbagai media di Bali tentang adanya upaya kekerasan dan intimidasi dari oknum pejabat kepala daerah yang masuk tim pemenangan paslon.

Banyak desa, kelurahan, kelompok-kelompok kategorial yang dijanjikan bansos dan hibah dengan syarat harus memenangkan paslon tertentu.

"Sebagai pengawasan terhadap Pilkada Bali, kami ingatkan agar jangan sampai program, kegiatan yang berhubungan dengan bansos dan hibah jangan sampai disalahgunakan untuk memenangkan paslon tertentu. Karena kami tahu betul jika bansos dan hibah itu kebutuhan dan harapan masyarakat, tetapi kami meminta agar jangan sampai itu dicairkan selama proses suksesi berlangsung," ujarnya.

Bawaslu sebagai lembaga pengawasan berkewajiban untuk melakukan peringatan. Karena itu Bawaslu meminta agar sampai dengan Juni 2018, bansos dan hibah tidak boleh dicairkan.

"Kalau nantinya sesuai mekanisme yang sudah ditentukan dalam rentang waktu tersebut, maka jangan sampai disalahgunakan dan diarahkan untuk mendukung paslon tertentu. Mengapa? Kalau ini disalahgunakan maka secara hukum pemilu itu dianggap melanggar aturan dan bisa diproses. Sebaiknya demi tegaknya hukum pemilu kami meminta tidak dicairkan sampai bulan Juni atau ditunda dulu pencairan dana hibah dan bansos," katanya.

Ia menyebut banyak kepala daerah di Bali yang masuk sebagai tim pemenangan Pilkada dan Pilgub Bali saat ini. Jangan sampai kewenangan itu disalahgunakan untuk memenangkan paslon tertentu.

Halaman
1234
Penulis: Ragil Armando
Editor: Ady Sucipto
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved