Bupati Badung Tak Gubris Imbauan Bawaslu Terkait Pencairan Dana Hibah, Begini Komentarnya

Menurut bupati asal Pelaga, Petang, ini, Bawaslu bahkan tidak memiliki kewenangan untuk menunda pencairan bansos dan hibah.

Bupati Badung Tak Gubris Imbauan Bawaslu Terkait Pencairan Dana Hibah, Begini Komentarnya
Tribun Bali/I Nyoman Mahayasa
I Nyoman Giri Prasta (kiri) 

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA - Permintaan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bali untuk menunda pencairan dana hibah atau bansos selama tahapan Pilgub Bali 2018 atau hingga bulan Juni mendatang tak digubris oleh Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta.

Dia menyatakan pemberian bansos atau hibah ini tidak ada sangkut pautnya dengan urusan politik.

Menurut bupati asal Pelaga, Petang, ini, Bawaslu bahkan tidak memiliki kewenangan untuk menunda pencairan bansos dan hibah.

Karena itu pihaknya akan tetap melakukan pencairan dana bansos dan hibah karena sudah menjadi keputusan bersama antara eksekutif dan legislatif.

“Emang Bawaslu itu merupakan petugas negara berkaitan dengan bansos dan hibah?” tanya Giri Prasta balik saat dikofirmasi Tribun Bali, Selasa (20/3).

Dia menyebutkan, yang mempunyai kewenangan penundaaan pencairan hibah adalah pemerintah pusat dan gubernur.

Pihaknya mengakui, hingga saat ini belum pernah melihat aturan Bawaslu melarang pencairan hibah selama proses Pilgub.

Terlebih lagi, dana bansos ini sudah dianggarkan dan dibahas pada RAPBD pada tahun 2017 lalu sehingga tidak ada kaitannya dengan tahun politik.

“Berkenaan dengan proses hibah ini sudah dibahas sejak tahun 2017. Sama sekali tidak ada kaitanya dengan tahun politik saat ini. Dan itu sudah by name, by address,” katanya.

Mantan Ketua DPRD Badung ini melanjutkan, setelah dibahas dan masuk ke rancangan APBD, kemudian ditetapkan menjadi keputusan DPRD dan bupati.

Halaman
123
Penulis: I Made Prasetia Aryawan
Editor: Ady Sucipto
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved