Walhi Minta Reklamasi Bandara Ngurah Rai Dihentikan

Dengan istilah lain, reklamasi untuk pelebaran apron Bandara Ngurah Rai tidak boleh dilakukan.

Tribun Bali/I Nyoman Mahayasa
Aktifitas penerbangan di Bandara Ngurah Rai, Sabtu (23/9) foto di ambil dari pantai kelan 

Secara prosedural pembahasan Amdal, Walhi Bali juga menyayangkan karena pembahasan sudah dilakukan, padahal pihak AP I belum memiliki izin lokasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.

Berdasarkan telaah terhadap dokumen Addendum ANDAL dan RKL-RPL yang diberikan oleh AP I, Walhi Bali menilai proses pembahasan Amdal telah melabrak aturan hukum yang berlaku.

Darmoko menjelaskan, sesuai aturan, pemrakarsa dalam hal ini AP I seharusnya mengantongi izin lokasi terlebih dahulu baru bisa melakukan pembahasan Amdal.

"Kami minta hentikan pembahasan Amdalnya karena mereka belum punya izin lokasi reklamasi sebagai dasar pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil,” imbuhnya.

Darmoko menambahkan, izin lokasi itu hanya bisa diberikan jika ada alokasi ruang di wilayah pesisir yang akan direklamasi.

Jika tidak ada alokasi ruang, menurut Walhi Bali izin lokasi juga tidak bisa dikeluarkan.

Dengan istilah lain, reklamasi untuk pelebaran apron Bandara Ngurah Rai tidak boleh dilakukan.

Oleh karenanya, Walhi Bali dalam nota protesnya kepada Sekretaris Komisi AMDAL Pusat juga mendesak pembahasan tentang reklamasi segera dihentikan.

"Kami berharap kepada Komisi Penilai AMDAL Pusat tidak meneruskan ini, dan menghentikan pembahasan reklamasi di dalam pengembangan bandara. Sebab, tidak memenuhi aspek legal formal," imbuhnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Humas Bandara I Gusti Ngurah Rai, Arie Ahsannurohim, mengatakan pihak AP I menghormati protes yang dilayangkan oleh Walhi Bali.

Halaman
1234
Penulis: Widyartha Suryawan
Editor: Eviera Paramita Sandi
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved