Walhi Minta Reklamasi Bandara Ngurah Rai Dihentikan

Dengan istilah lain, reklamasi untuk pelebaran apron Bandara Ngurah Rai tidak boleh dilakukan.

Tribun Bali/I Nyoman Mahayasa
Aktifitas penerbangan di Bandara Ngurah Rai, Sabtu (23/9) foto di ambil dari pantai kelan 

Tahap pertama dengan hanya memperlebar apron dan sebagainya tidak masalah karena lahannya memang ada dan milik PT Angkasa Pura. Namun begitu memasuki tahap kedua dan ketiga untuk membuat runway dan sebagainya, maka menurutnya akan berkaitan dengan laut yang ada di sekitar bandara. “Kalau tahap pertama silahkan dengan melebarkan di wilayah yang sudah ada,” katanya.

World Bank Kaji Ulang

Sementara itu, terkait wacana pembangunan bandara di Bali Utara, Pastika mengatakan World Bank setuju terhadap usulnya mengenai pengkajian ulang.

“Setelah dijelaskan panjang lebar, akhirnya mereka mengerti. Saya katakan coba survei sekali lagi, akhirnya mereka setuju untuk datang lagi ke Bali,” katanya.

Saat menghadiri presentasi tim World Bank beberapa waktu lalu di Kemenko Kemaritiman, ia juga mengaku memberikan usul agar World Bank melakukan studi yang lebih komprehensif dengan melibatkan pemerintah, DPRD, tokoh-tokoh masyarakat, dan akademisi yang ada di Bali.

Ia menuturkan dalam presentasi tersebut yang dibicarakan adalah mengenai infrastruktur Bali bukan hanya masalah airport, namun juga masalah pelabuhan, jalan, kereta api dan banyak hal lainnya.

Menurut Pastika, World Bank melakukan studi tanpa melibatkan pemerintah provinsi dan tokoh-tokoh masyarakat Bali.

“Dari Unud juga dilibatkan hanya satu orang, dan atas nama perorangan, bukan atas nama institusi. Saya menganggap survei ini tidak lengkap lah,” ujarnya.

Senada dengan Pastika, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bali, I Nengah Tamba berharap agar DPRD Bali ikut dilibatkan dalam proses pembuatan kajian maupun pengambilan keputusan mengenai program bandara di Bali Utara ini. “Selayaknya kita memang harus dilibatkan, secara aturan kita memang harus tahu,” ujar Tamba.

Menurutnya, Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi maupun nasional sudah mengakomodir pembangunan bandara tersebut.

Terkait akses berupa jalan tol dan jalur kereta api yang dipermasalahkan, Tamba mengungkapkan pembangunannya akan dikerjakan secara terintegrasi dan paralel.

“Ini kan pembangunan integrated, pembangunan bandara itu kan tidak bisa selesai cuman lima tahun. Sekarang kita ground breaking, dalam setahun, dua tahun berproses juga jalan tol dan akses yang lain. Paralel dan terintegrasi dia,” terang Tamba.

Ia berharap secara pribadi maupun kelembagaan sebagai ketua Komisi III, yang membidangi pembangunan, infrastruktur dan lingkungan, agar program pembangunan bandara betul-betul bisa terlaksana, agar Bali utara dan Bali barat bisa menggeliat dalam pemerataan pembangunan serta bisa juga menikmati “kue” pariwisata yang ada di Bali.

“PT BIBU atau PT Pembari silahkan yang mana saja yang akan bangun bandara di Bali utara, yang penting infrastruktur itu ada dan tercipta untuk menciptakan ekonomi baru, itu maksudnya,” ucap Tamba. (sur/wem)

Penulis: Widyartha Suryawan
Editor: Eviera Paramita Sandi
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved