Puluhan Hektare Kebun Kelapa Rencana Lokasi PLTS dan Tambak Disebut Lahan Produktif

Pihaknya baru mengetahui rencana pembangunan tambak itu ketika beritanya diekspos media.

Puluhan Hektare Kebun Kelapa Rencana Lokasi PLTS dan Tambak Disebut Lahan Produktif
Tribun Bali/I Gede Jaka Santhosa
Rombongan DPRD Kabupaten Jembrana tengah memantau kebun kelapa Unit Perkebunan Sangiang milik Perusda Provinsi Bali yang akan dialihfungsikan menjadi tambak dan PLTS, Senin (26/3/2018) 

TRIBUN-BALI.COM, NEGARA - Sekda Kabupaten Jembrana I Made Sudiada mengungkapkan, meski sama-sama dilakukan di lahan Unit Sangiang, Pemkab Jembrana tidak mengetahui adanya rencana pembangunan tambak seluas 14 Ha.

Pihaknya baru mengetahui rencana pembangunan tambak itu ketika beritanya diekspos media.

Baca: Rencana Proyek PLTS di Jembrana, Ribuan Pohon Kelapa Diperkirakan Akan Dibabat

Oleh sebab itu, Sudiada menegaskan, Pemkab Jembrana akan memantau proses perizinan tambak tersebut di Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (PMTSP Naker) Pemkab Jembrana.

"Perizinan pembangunan tambak itu lewat Dinas PMTSP Naker. Kalau memang akan dibangun tambak, kenapa kami tidak diberitahu lebih dulu," tandas Sudiada.

Sementara itu, mengenai pernyataan dari GM Perusda Provinsi Bali, I Wayan Pasek Iriyana yang menyebutkan beban pengeluaran Unit Perkebunan Sangiang yang mencapai Rp. 1,1 miliar per tahun atau merugi dibantah oleh Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Jembrana, I Wayan Wardana.

Menurutnya, puluhan hektare kebun kelapa yang hendak dibabat dan dijadikan PLTS serta tambak itu justru merupakan lahan yang produktif.

Berdasarkan neraca tahun 2013-2017 Perusda Provinsi Bali Unit Perkebunan Sangiang, kata Wardana, tidak terlihat adanya kerugian.

Bahkan laba yang didapat per tahun mencapai Rp. 271.847.460 (2013), Rp. 382.849.811 (2014), Rp. 146.035.440 (2015), Rp. 176.152.247 (2016) dan Rp. 136.613.086 untuk tahun 2017 lalu.

Selain itu, selama ini warga di sekitar lokasi perkebunan juga kerap mencari pakan ternak di Unit Perkebunan Sangiang, sehingga mereka juga menolak adanya pembangunan PLTS dan tambak.

"Jangan-jangan kerugian Perusda Provinsi Bali ini terjadi di unit-unit lainnya, bukan di Unit Sangiang yang justru menghasilkan laba setiap tahun dan ini yang dipakai untuk meng-cover kerugian global perusahaan," tegasnya.

"Yang paling kentara, pembangunan PLTS dan tambak dengan membabat ribuan pohon kelapa produktif ini justru menabrak SK Menteri Pertanian tahun 2016. Pokoknya, kita akan kawal Sangiang ini sampai kemana pun juga, dampaknya luas bagi karyawan dan masyarakat setempat," keluh Wardana ketika dihubungi  kemarin.(*)

 
 

Penulis: I Gede Jaka Santhosa
Editor: Ida Ayu Made Sadnyari
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved