Hari Ini Konsultan Dari World Bank Datang Ke Bali Kaji Ulang Pembangunan Bandara Bali Utara

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Tim konsultan World Bank datang ke Bali, hari ini.

Mereka akan menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Infrastruktur Konektivitas Transportasi di Pulau Bali, termasuk rencana pembangunan bandara di Bali utara, Kamis (29/1/2018) hari ini, di Hotel Novotel Bandara Ngurah Rai, Tuban, Kabupaten Badung.

Berdasarkan surat undangan yang diterima Tribun Bali, Rabu (28/3/2018), rapat koordinasi ini dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Kemenko Kemaritiman, Ridwan Djamaluddin.

Rapat akan dihadiri Gubernur Bali, Made Mangku Pastika, pejabat eselon I pemerintah pusat, kepala badan pengatur jalan tol, pimpinan BUMN di Bali,

Dirut PT Pembari dan PT BIBU Panji Sakti --dua investor yang bersaing dalam proyek bandara Bali utara-- juga turut diundang.

Begitu juga akademisi Universitas Udayana (Unud).

World Bank direncanakan akan melakukan pengkajian ulang terhadap pembangunan bandara di Bali utara.

Sebelumnya, pihak World Bank menyatakan Bandara Bali Utara belum layak dibangun.

Gubernur Pastika kemudian mengusulkan World Bank untuk melakukan kajian ulang.

“Setelah dijelaskan panjang lebar, akhirnya mereka mengerti. Saya katakan coba survei sekali lagi, akhirnya mereka setuju untuk datang lagi ke Bali,” kata Pastika.

Berdasarkan hasil kajian sebelumnya, World Bank menyatakan ada beberapa hal yang menyebabkan bandara di Bali utara belum layak dibangun.

“Alasan dibilang tidak layak karena pasir pantainya hitam, belum ada penumpangnya, dan atraksi pariwisata juga belum banyak di Bali utara,” ujar Pastika usai melantik Sekda Provinsi Bali, Selasa (28/3/2018).

Menurut Pastika, saat itu World Bank melakukan kajian tanpa melibatkan Pemerintah Provinsi.

“Pada waktu itu World Bank tidak melibatkan provinsi sama sekali apalagi kabupaten sehingga saya kira data-data yang dipakai kebanyakan data-data yang tidak valid, data tahun 2015, kan jauh sekali dengan data sekarang,” ujarnya.

Seharusnya World Bank melakukan studi yang lebih komprehensif dengan melibatkan pemerintah, DPRD, tokoh-tokoh masyarakat, dan akademisi yang ada di Bali.

“Dari Unud juga dilibatkan hanya satu orang, dan atas nama perorangan, bukan atas nama institusi. Saya menganggap survei ini tidak lengkap-lah,” katanya.

Siapkan Infrastruktur

Menurut Pastika, terkait dengan persoalan atraksi, dikatakannya kreativitas masyarakat untuk membuat atraksi akan muncul apabila ada peluang dan pasti akan ada atraksi-atraksi yang tidak kalah hebatnya dengan apa yang ada di Bali selatan karena potensinya sama.

“Kalau tidak ada peluang bagaimana mau kreatif,” imbuhnya. Lebih lanjut, terkait dengan pasir yang berwarna hitam, menurutnya pasir hitam juga terlihat menarik.

Sedangkan, mengenai pembangunan jalan dari selatan ke utara sehingga aksesnya menjadi lebih mudah, ia memiliki pendapat yang berbeda.

Ia berpendapat bahwa dengan dibangunnya bandara di Bali utara maka akan dapat menarik investor untuk berinvestasi.

“Siapkan dulu infrastrukturnya, maka akan menarik orang untuk berinvestasi,” tandasnya.

Kalau sekarang, kata Pastika yang sudah direncanakan adalah pembangunan shortcut.

Menurutnya, kalau belasan shortcut itu dikerjakan sebenarnya juga sangat membantu, karena tidak perlu lagi memerlukan waktu tiga jam untuk sampai di utara.

“Dengan adanya shortcut itu sejam atau dua jam paling lama dan tidak berputar-putar,” ujarnya.

Pemprov Bali tidak menetapkan pembangunan bandara berada di darat ataupun di laut.

Seperti diketahui, dari dua investor yang bersaing, satu mengusung konsep di laut dan satu lagi di darat.

“Tergantung, mana yang lebih feasible menurut hasil kajian. Bagi kita sama saja, yang penting jadi. Kita tidak pernah dari awal merinci,” ungkapnya.

Lanjutnya, dua investor tersebut harusnya diberi kesempatan untuk menjawab kajian dari World Bank mengenai apa saja yang menjadi alasan mengatakan tidak feasible.

“Yang dua (investor) ini saja belum di challenge, orang ini kan risetnya sudah empat sampai lima tahun, masak hilang begitu saja,“ imbuhnya.

Selanjutnya, ia katakan bahwa kemungkinan besar pembangunan bandara tidak melibatkan anggaran dari APBN.

Kita tidak lagi minta itu (APBN), kita hanya minta izin, karena masalah penerbangan tidak ada dalam wilayah Pemprov,” katanya.

Libatkan DPRD

Dikonfirmasi terpisah, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bali, I Nengah Tamba, berharap DPRD Bali ikut dilibatkan dalam proses pembuatan kajian maupun pengambilan keputusan mengenai program bandara di Bali utara ini. “Selayaknya kita memang harus dilibatkan, secara aturan kita memang harus tahu,” ujar Tamba.

Menurutnya, Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) provinsi maupun nasional sudah mengakomodir pembangunan bandara tersebut.

Terkait akses berupa jalan  yang dipermasalahkan, Tamba mengungkapkan pembangunannya akan dikerjakan secara terintegrasi dan paralel.

“Ini kan pembangunan integrated, pembangunan bandara itu kan tidak bisa selesai cuman lima tahun. Sekarang kita ground breaking, dalam setahun, dua tahun berproses juga jalan tol dan akses yang lain. Paralel dan terintegrasi dia,” terang Tamba.

Ia berharap secara pribadi maupun kelembagaan sebagai ketua Komisi III, yang membidangi pembangunan, infrastruktur dan lingkungan, agar program pembangunan bandara betul-betul bisa terlaksana, agar Bali utara dan Bali barat bisa menggeliat dalam pemerataan pembangunan serta bisa juga menikmati “kue” pariwisata yang ada di Bali.

Menurutnya, tidak menjadi masalah apabila bandara dibangun di darat maupun di laut.

“PT BIBU atau PT.Pembari silakan yang mana saja, yang penting infrastruktur itu ada dan tercipta untuk menciptakan ekonomi baru, itu maksudnya,” imbuhnya. (*)