Breaking News:

SK TPPNSBK Ditandatangai Bupati, Guru dan Pegawai Fungsional RSUD Bangli Tak Kecipratan

Walaupun surat keputusan tersebut kini telah ditandatangani, nyatanya tidak semua pihak merasa senang.

Tribun Bali/Muhammad Fredey Mercury
Rumah jabatan Bupati Bangli, Kamis (12/4/2018) 

TRIBUN-BALI.COM, BANGLI – Angin segar tampaknya tengah berhembus pada sejumlah pegawai di Bangli, Bali.

Pasalnya Setelah sempat kisruh akan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berbasis Kinerja atau yang kerap disebut TPPNSBK tak kunjung cair, sejak awal tahun 2018, melalui surat keputusan (SK) Bupati nomor 900/96/2018, SK tersebut telah ditandatangani.

Seperti tertuang dalam SK Bupati, TPPNSBK bertujuan untuk meningkatkan kinerja, motivasi, disiplin dan kesejahteraan bagi PNS di lingkungan pemkab Bangli.

Sedangkan besaran nominal yang diberikan, diatur berdasarkan beban kerja pada pengelompokan perangkat daerah, yang dibagi kedalam tiga kelompok. Yakni sangat tinggi, tinggi, dan cukup tinggi

Walaupun surat keputusan tersebut kini telah ditandatangani, nyatanya tidak semua pihak merasa senang.

Sebut saja seperti tenaga guru serta tenaga medis di RSUD Bangli, yang ternyata tidak kecipratan tambahan penghasilan ini.

Seperti diungkapkan seorang pegawai RSUD Bangli, Rabu (11/4/2018), menurutnya, keputusan tersebut kurang fair lantaran hanya pihak managemen serta fungsional yang mendapat TPPNSBK.

Sementara jika menilik pembagiannya, diatur berdasarkan tingginya beban kerja dalam kelompok beban kerja cukup tinggi, tenaga medis di puskesmas justru masih mendapat jaspel dan TPPNSBK.

“Jelas kami kecewa, padahal jika melihat dari RS Pemerintah di kabupaten lain, mereka masih mendapatkan TPP dan Jaspel,” ucap pegawai yang enggan menyebut namanya ini, kepada tribun-bali.com.

Pihak lain, Ketua PGRI Bangli, I Nengah Wikrama mengatakan berdasarkan informasi yang diterimanya sejak Selasa (10/4/2018) lalu, dalam SK itu disebutkan untuk guru yang menerima sertifikasi, guru yang menerima tambahan penghasilan yang dananya bersumber dari DAK Pusat, serta pengawas yang mendapat tunjangan sertivikasi, tidak memperoleh TPPNSBK.

Halaman
123
Penulis: Muhammad Fredey Mercury
Editor: Ida Ayu Made Sadnyari
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved