PHDI Bali Belum Setuju Rencana Jawa Bali Crossing, PLN Beberkan Pentingnya Ini Bagi Bali

Menurutnya JBC bakal membawa listrik 2.600 MW dari Jawa ke Bali, sesuai Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang disahkan

PHDI Bali Belum Setuju Rencana Jawa Bali Crossing, PLN Beberkan Pentingnya Ini Bagi Bali
IS
Suasana penandatanganan antara PT PLN (Persero) dan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung RI, terkait kesepakatan bersama tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, di Nusa Dua, Bali, Kamis (12/4/2018). 

Namun jika tidak terlaksana, imbuh dia, akan terjadi banyak kerugian.

Paling krusial adalah kerugian bagi masyarakat, karena jaminan kecukupan menjadi tidak pasti dan BPP PLN akan naik begitu juga dengan tarif akan naik, apabila PLN harus membangkitkan dengan pembangkit yang lebih mahal.

“Biaya konstruksi kalau berubah juga pasti akan bertambah, sehingga cost bertambah,” tegasnya.

Untuk itu ia pun berharap jika ada penolakan, dengan alasan kearifan lokal atau kepercayaan, agar dijelaskan dengan detail dan terbuka.

Dasar penolakan dan alasannya, bukan ke PLN tetapi ke seluruh masyarakat. Mediasi pun akan diambil sebagai langkah jika diperlukan.

Apalagi PT PLN (Persero) bersama Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung RI, telah bekerjasama dan menandatangani kesepakatan bersama tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, di Nusa Dua, Badung, Kamis (12/4/2018).

Penandatanganan kerjasama dilakukan Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir, dengan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan Republik Indonesia, Loeke Larasati A ini.

Juga diikuti dengan penandatanganan kesepakatan serupa antara General Manager dan Direktur Utama Anak Perusahaan PLN dengan Kepala Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno, bersama Jaksa Agung RI HM Prasetyo, pun hadir menyaksikan.

Kerja sama kedua pihak ini, meliputi pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya yang merupakan kewenangan Kejaksaan RI di bidang perdata, dan tata usaha negara dalam rangka pemulihan dan penyelamatan keuangan/kekayaan/aset serta permasalahan lain dalam bidang hukum perdata dan tata usaha negara yang dihadapi PLN.

Halaman
1234
Penulis: AA Seri Kusniarti
Editor: Ida Ayu Made Sadnyari
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved