Imigrasi Beberkan Data, Banyak TKA Ilegal di Bali Berkedok Turis

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar membeberkan data bahwa cukup banyak wisatawan yang menjadi tenaga kerja asing (TKA) ilegal di Bali.

Mereka ilegal karena melakukan kegiatan pemasaran vila dan usaha pariwisata menggunakan visa kunjungan. Mereka berkedok sebagai turis, namun sesungguhnya menjadi pekerja ilegal di sini.

"Dari data kami, paling banyak yang dideportasi (dipulangkan paksa) itu bekerja sebagai tenaga marketing. Mereka menggunakan visa kunjungan. Ini menyalahi aturan, dan memang itu tugas kami untuk menindak. Karena mereka menyalahgunakan izin tinggal," ungkap Kepala Sub Seksi Pengawasan Ke imigrasian, Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar, Ida Bagus Made Suandita saat diwawancara di ruang kerjanya, Senin (7/5).

Sepanjang 2017, berdasarkan data Imigrasi Kelas I Denpasar, jumlah orang asing yang dideportasi oleh Imigrasi Kelas I Denpasar sebanyak 46 orang.

Sedangkan, pada Januari sampai April 2018, jumlah yang dideportasi sebanyak 15 orang. Mereka adalah orang asing yang menyalahgunakan izin tinggal di Bali.

Pendeportasian warga asing tersebut, kata Suandita, rata-rata bersumber dari laporan masyarakat, selain dari hasil pendeteksian melalui sistem di Imigrasi.

"Rata-rata sih dari laporan masyarakat," kata Suandita.

Dijelaskan bahwa Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) bagi warga asing ada dua jenis. Pertama, izin tinggal terbatas bekerja dan tidak bekerja.

KITAS yang tidak bekerja bisa diberikan kepada warga asing yang bersekolah, sukarelawan, dan lansia.

"Kalau untuk bekerja sudah jelas harus ada rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja. Misalnya di dunia pendidikan, bisnis restoran atau hotel-hotel itu sudah melalui rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja," jelas pria yang sudah 15 tahun menjadi staf Ke imigrasian itu kepada Tribun Bali.

Selain menindaklanjuti laporan masyarakat, Imigrasi juga kerap melakukan pengecekan terhadap database orang asing, dan kemudian melakukan inspeksi terhadap yang diduga melakukan pelanggaran.

Misalnya, terhadap warga asing yang memperpanjang izin tinggal dan disponsori oleh perusahaan-perusahaan.

Dikatakan, dengan adanya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing, penanganan terhadap Tenaga Kerja asing dilakukan secara bersama baik oleh Dinas Tenaga Kerja, Imigrasi, dan instansi terkait.

"Kami juga sudah membentuk Timpora (Tim Pengawasan Orang Asing) yang diketuai oleh kepala kantor kami. Jadi kami saling tukar informasi dengan instansi-instansi terkait. Jika ada yang menemukan orang asing melanggar, mereka memberitahu kami," kata Suandita.