Liputan Khusus

Bak Disambar Petir, Joko Kaget Surat Penghentian Ekspor Koral Ke Luar Negeri

Menteri Perikanan dan Kelautan, terkesan mendadak mengeluarkan kebijakan menghentikan seluruh kegiatan perdagangan koral

Bak Disambar Petir, Joko Kaget Surat Penghentian Ekspor Koral Ke Luar Negeri
Istimewa
Transplantasi-Kegiatan transplantasi koral yang dilakukan oleh sebuah perusahaan ekspor koral di Denpasar. Perdagangan koral dihentikan sejak awal Mei lalu oleh pemerintah, sehingga puluhan perusahaan terancam bisnisnya, dan ratusan nelayan juga bisa kehilangan mata pencaharian. 

TRIBUN- BALI.COM, DENPASAR - Menteri Perikanan dan Kelautan, Susi Pudjiastuti terkesan mendadak mengeluarkan kebijakan menghentikan seluruh kegiatan perdagangan koral (bunga karang) dan anemone ke luar Indonesia.

Bahkan, pengusaha yang selama ini sudah mengantongi izin memperdagangkan koral hasil transplantasi (pencangkokan) juga dilarang melanjutkan usahanya.

Sebagian besar pengusaha ekspor koral Indonesia ternyata dari Bali.

Salah-satu pengusaha ekspor koral di Bali adalah Agus Joko Supriatna.

Pria yang mempunyai lahan transplantasi koral di Nusa Penida dan Buleleng ini keget saat kali pertama menerima informasi dari petugas Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Kemanan (BKIPM) Kelas I Denpasar awal Mei lalu.

Info itu bagaikan petir yang mematahkan pohon bagi Joko, sebab isinya mengenai penghentian pemberian sertifikat izin ekspor koral ke luar negeri.

“Ini benar-benar ironis. Penyetopan tanpa adanya sosialisasi terlebih dahulu. Kami cuma diberitahu lewat WA (WhatsApp) saja. Setelah ribut-ribut baru ada surat resmi. Saya tidak bisa bayangkan ini pemerintah macam apa,” kata Joko Supriatna, pemilik CV Bali Samudra Anugrah (eksportir koral), dalam wawancara dengan Tribun Bali pekan lalu.

Koordinator Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bali, Ketut Catur Marbawa membenarkan bahwa ada surat edaran tentang larangan perdagangan koral dari Kementerian Perikanan dan Kelautan. Surat itu tertanggal 3 Mei 2018 lalu.

“Memang ini terkesan mendadak. Tapi, selain Denpasar, sebetulnya beberapa provinsi lain juga sudah memberlakukan kebijakan yang tertuang dalam surat itu,” kata Ketut Catur Marbawa. 

Sebelumnya, jelas Joko, bisnis ekspor koral masih diperbolehkan.

Halaman
1234
Penulis: I Wayan Erwin Widyaswara
Editor: Eviera Paramita Sandi
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved