Guru Honorer Tak Dapat THR, Ini Kata Kadisdikpora Kota Denpasar

Namun, bagaimanakah dengan nasib guru honorer di daerah khususnya di Kota Denpasar, apakah mereka dapat THR tahun ini?

Guru Honorer Tak Dapat THR, Ini Kata Kadisdikpora Kota Denpasar
Tribun Bali/I Putu Supartika
Kadisdikpora Kota Denpasar I Wayan Gunawan 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Sebagaimana dikutip dari laman Tribunnews.com, Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2018 tentang pemberian THR tahun 2018 kepada PNS, TNI/Polri, pensiunan, dan penerima tunjangan telah ditandatangani presiden.

Selain itu Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menjelaskan pemberian THR juga diperuntukkan bagi pegawai honorer atau non-PNS di tingkat pusat, yakni kementerian dan lembaga serta untuk pegawai honorer di pemerintah daerah dan guru daerah.

Namun, bagaimanakah dengan nasib guru honorer di daerah khususnya di Kota Denpasar, apakah mereka dapat THR tahun ini?

Jawabannya tidak.

Tidak hanya guru honorer di Kota Denpasar, namun guru honorer di seluruh Indonesia yang jumlahnya 736 ribu sebagaimana dikutip dari laman Tribunnews.com juga tidak dapat THR pada lebaran tahun ini.

Menurut Kadis Pendidikan Pemuda dan Olahraga, I Wayan Gunawan hal ini dikarenakan belum ada aturan terkait pemberian THR untuk Guru Honorer.

"Terkait THR ini sebenarnya kami ada keinginan mensejahterakan pegawai (guru) honor, namun harus ada aturan yang jelas. Kalau di daerah bikin aturan itu tanpa ada payung hukum yang lebih tinggi pastilah tidak sesuai aturan nanti dibilang," kata Gunawan saat ditemui di ruangannya, Senin (28/5/2018).

Dikarenakan aturannya belum ada untuk pemberian THR bagi guru honorer (khusus SD dan SMP yang berada di bawah naungan Kabupaten Kota) ini sehingga di daerah termasuk Kota Denpasar tidak berani untuk melakukan hal itu.

Selain itu jika misalkan ada aturan dan mendadak, menurut Gunawan Kota Denpasar juga tidak ada anggaran untuk pembayaran THR tersebut.

"Aturannya sampai saat ini belum bisa dibaca dan misalkan ada aturan mendadak seperti itu, barangkali di daerah anggaran juga belum siap, anggaran apa yang kita pakai untuk membayar itu. Yang jelas aturan sebagai payung hukum dalam hal ini belum ada," imbuh Gunawan. (*)

Penulis: Putu Supartika
Editor: Ady Sucipto
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved