Lowongan Kerja Intoleran di Bali Jadi Perhatian Anggota Komisi IV DPRD Bali

TRIBUN-BALI.COM, GIANYAR - Lowongan kerja (loker) intoleran terhadap umat Hindu, menjadi perhatian serius anggota Komisi IV DPRD Bali, I Made Dauh Wijana.

Sejak beberapa hari ini politikus Golkar dapil Gianyar tersebut kerap mendapat desakan dari masyarakat, supaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali memberikan sanksi tegas terhadap perusahaan di Bali yang mendiskreditkan umat Hindu.

Made Dauh Wijana saat ditemui di kediamannya, Kamis (14/6/2018) membenarkan hal tersebut.

Sejatinya, kata dia, tanpa adanya desakan masyarakatpun, pihaknya akan memberikan perhatian serius terhadap loker yang tidak menerima pekerja beragama Hindu itu.

"Saya akan bawa kasus ini ke rapat komisi IV. Pemerintah harus memberi sanksi tegas terhadap perusahaan intoleran. Seharusnya polisi juga aktif menindak yang seperti ini, tanpa harus menunggu laporan warga. Sebab perusahaan seperti itu, telah mencederai kebebasan beragama, dan melenceng dari Pancasila," ujar Dauh.

Dauh sangat menyayangkan loker intoleran itu, terlebih perusahaannya berada di Bali, dan hidup dari pariwisata Bali.

Padahal semua pihak telah mengetahui bahwa roh pariwisata Bali adalah budaya berbalut agama Hindu.

"Mungkin yang menjadi alasan perusahaan diskriminatif itu tidak menerima umat Hindu, karena sering libur. Asal diketahui, mereka libur bukan untuk berleha-leha. Tetapi libur itu untuk memenuhi kegiatan adat, budaya dan agama yang menjadi roh pariwisata Bali. Kalau ini tidak ajeg, saya yakin tidak ada wisatawan ke Bali. Karena jualan kita adalah budaya," ujarnya.

Kalaupun selama ini wisatawan datang ke Bali untuk menikmati alam, kata dia, alam yang didatangi itu merupakan alam yang berbasis Hindu.

Seperti adanya pura, peninggalan-peninggalan sejarah Hindu kuno, dan sebagainya yang bernafaskan Hindu ala Bali.

"Nanti kami akan meminta atensi ekskutif untuk pengambil kebijakan. Biasanya mereka (perusahaan diskriminatif) hanya minta maaf, lalu beres urusannya. Menurit saya tidak segampang itu. Perlu diinvestigasi. Harus dikasi peringatan, bila perlu tutup usahanya," ujarnya.

Namun demikian, kata dia, kita di Bali juga harus mulai merubah pola kegiatan adat kita.

Jika selama ini, kegiatan itu dilakukan di jam kerja, saat ini harus mulai mencari celah supaya, kegiatan adat, budaya dan pekerjaan bisa berjalan dengan baik.  (*)