Breaking News:

Pilkada Serentak 2018

50 Persen TPS Rawan di Pilgub Bali, Kabupaten Ini Masuk Kategori Rawan Tinggi

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bali memetakan berbagai kerawanan Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada hari pencoblosan

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bali memetakan berbagai kerawanan Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada hari pencoblosan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Bali, Rabu (27/6) besok.

Hasilnya, hampir 50 persen dari 6.296 TPS yang ada di Bali masuk kategori rawan. Dan Kabupaten Buleleng menjadi wilayah paling rawan alias kategori rawan tinggi.

Pilgub Bali 2018 diikuti dua pasangan calon (paslon). Paslon nomor urut satu Wayan Koster-Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati (Koster-Ace) dan paslon nomor urut dua Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra-Ketut Sudikerta (Mantra-Kerta). 

Paslon Koster-Ace diusung oleh empat parpol peraih kursi di DPRD Bali, yakni PDI Perjuangan, Hanura, PAN, dan PKPI. Pasangan tersebut juga didukung PKB dan PPP.

Sedangkan paslon Mantra-Kerta diusung oleh empat partai peraih kursi di DPRD Provinsi Bali, yakni Golkar, Gerindra, Demokrat, dan NasDem. Mereka juga didukung oleh PKS, PBB, dan Perindo.

Kedua paslon ini akan memperebutkan suara dari total 2.982.201 pemilih tetap, yang terdiri dari pemilih laki-laki 1.487.822 dan pemilih perempuan 1.494.379. Mereka akan menentukan pilihan di 6.296 TPS yang tersebar di sembilan kabupaten/kota, 57 kecamatan, dan 716 desa/kelurahan.

Ketua Bawaslu Bali, Ketut Rudia, dari total 6.296 TPS di seluruh Bali tersebut, 50 persen-nya (3.148) dipetakan dalam kategori rawan.

Pemetaan tersebut menggunakan 15 indikator dan enam variabel. Tingkat kerawanan wilayah dibagi dalam tiga kategori yaitu rawan tinggi, rawan sedang, dan rawan.

"Buleleng masuk kategori rawan tinggi dan ini yang menjadi atensi kami," kata Rudia saat ditemui di Kantor Bawaslu Bali di Denpasar, Senin (25/6).

Berdasarkan tiga kategori tersebut, Buleleng mendapat skor rawan tertinggi akibat hampir terukur paling tinggi pada seluruh enam variabel atau tepatnya pada empat dari enam variabel.

Adapun keenam variabel antara lain akurasi data pemilih, penggunaan hak pilih atau hilangnya hak pilih, politik uang, netralitas KPPS, pelaksanaan kampanye, dan pemungutan suara, 

Seperti terlihat pada variabel akurasi data pemilih, sebanyak 763 TPS atau 12,1 persen dianggap rawan. Dari 763 TPS rawan itu, Buleleng memiliki TPS terbanyak yakni 307 TPS. Sedangkan sisanya antara lain 162 di Tabanan, 113 di Gianyar, 61 di Jembrana, 47 di Denpasar, 46 di Karangasem, 17 di Klungkung, dan 10 di Bangli. Sementara Badung nihil alias nol.

Untuk indikator money politic atau politik uang, dari total 81 TPS rawan se-Bali atau 1,3 persen, kembali Buleleng menjadi jawara dengan jumlah 39 TPS.

Bahkan di variabel netralitas KPPS, dengan persentase 0,2 persen atau 13 TPS di seluruh Bali, 6 TPS paling rawan di Buleleng dan diikuti 5 TPS di Bangli.

Tak hanya itu, dari variabel pelaksanaan kampanye, kembali didapatkan kabupaten paling rawan adalah Buleleng dengan 22 TPS dari total 26 TPS rawan atau 0,4 persen se-Bali.

Sementara ditinjau dari variabel pelaksanaan pemungutan suara, dengan persentase 29,7 persen atau 1.870 TPS rawan, didapatkan Kabupaten Gianyar tertinggi dengan 776 TPS, diikuti Kabupaten Buleleng dengan 468 TPS.

Adapun pada variabel penggunaan hak pilih atau hilangnya hak pilih, didapatkan Kabupaten Karangasem tertinggi dengan jumlah 453 dari total 1.717 TPS se-Bali yang dianggap rawan dalam variabel ini. Dan kemudian disusul oleh Kabupaten Buleleng sebanyak 453 TPS.

Buleleng pun jadi jawara sebagai kabupaten kategori rawan tinggi. Sementara kabupaten/kota lainnya seperti Gianyar, Karangasem, Klungkung, Bangli, Tabanan, dan Denpasar masuk dalam kategori rawan sedang. Dan dua kabupaten sisanya, Jembrana dan Badung, masuk dalam kategori rawan.

Rudia mengatakan pemetaan ini berdasarkan kajian lapangan yang dilakukan Bawaslu selama 12 hari, dari tanggal 10 Juni hingga 22 Juni 2018.

Data tersebut merupakan data yang tidak statis dan terus bergerak, hal ini membuat pihaknya terus melakukan monitoring ke berbagai wilayah di Bali, khususnya di wilayah yang paling rawan.

"Upaya kami lebih pada meningkatkan peran serta masyarakat dan tim kami melakukan fokus pengawasan di sana. Kami hadir dan memastikan proses ini kami kawal dengan baik. Seperti Buleleng, kami akan mengawal. Ada pengawas TPS, ada panwas kecamatan, itu yang kami maksimalkan," paparnya.

Tanggapi Santai

Tingginya tingkat kerawanan TPS yang dipetakan Bawaslu ditanggapi santai oleh kubu paslon Koster-Ace. Seperti diungkapkan Sekretaris Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) Bali, Dewa Made Mahayadnya alias Dewa Jack, saat dikonfirmasi kemarin.

"Kami sih tidak menganggap itu sebuah kerawanan," katanya.

Terkait dengan hasil pemetaan Bawaslu yang menunjukkan tingginya kerawanan di Buleleng, pihaknya sudah mencegah hal tersebut lewat koordinasi dengan struktur partai yang ada di Buleleng.

Pihaknya juga mempersiapkan saksi-saksi untuk mengawal pencoblosan nanti. Para saksi tersebut diberi berbagai latihan dan simulasi dari BSPN PDIP.

"Yang jelas kalau berbicara TPS dari peraturan yang berlaku kan paslon menaruh saksi, hanya saksi yang punya hak penuh mengintervensi apapun yang terjadi di dalam TPS selama proses berlangsung. Kami di BSPN sudah jauh-jauh hari mempersiapkan saksi kami sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi saksi kami-lah ujung tombaknya nanti di TPS," jelasnya.

Pihaknya juga sudah membuat call center untuk pelaporan apabila ada pelanggaran dan kerawanan-kerawanan di coblosan mendatang. Call center itu sendiri terintegrasi dengan nomor handphone para saksi Koster-Ace.

Sementara kubu paslon Mantra-Kerta, membenarkan hasil pemetaan Bawaslu Bali tersebut. Menurut Wakil Ketua DPD I Golkar Bali, Dewa Nyoman Sukrawan, hal ini juga sesuai dengan hasil pemetaan internal dilakukan oleh tim paslon nomor urut dua.

"Kalau TPS rawan kita akui memang banyak ada," katanya, Senin malam.

Untuk mencegah adanya tindakan-tindakan kerawanan dan kecurangan yang terjadi saat pencoblosan nanti, pihaknya juga sudah mempersiapkan beberapa langkah salah satunya dengan penguatan saksi dan relawan di masing-masing TPS.

Berdasarkan pengalamannya, mantan Bendahara DPD PDIP Bali ini menyebut kerawanan-kerawanan tersebut biasanya terjadi pada TPS-TPS yang berada di tempat tertutup seperti di dalam ruangan sekolah.

"TPS itu kan harus terbuka, tidak boleh ada seperti zaman-zaman Orde Baru masuk ke kandang, ke dalam ruangan TPSnya," akunya.

Sukrawan juga mau minta ketegasan dari penyelenggaraan pemilu yakni KPU dan Bawaslu untuk berlaku secara tegas, objektif, dan independen.

Dirinya menganalogikan apabila tidak ada wasit yang tegas maka pemain akan ingin menang dengan berbagai cara.

"Kalau pemain ingin menang mereka akan memasukkan bola dengan cara apapun," ungkapnya.

Pihaknya juga meminta masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam mengawasi jalannya coblosan agar berjalan dengan langsung, umum, bebas,  jujur, dan adil.

"Kami mohon masyarakat juga ikut mengawasi akan berjalan jurdil," lanjutnya.

Bikin Gowaslu

Untuk menekan kecurangan pada coblosan besok, Bawaslu telah melaksanakan apel siaga dan patroli sejak Minggu (24/6) lalu. Tak hanya itu, mereka juga mengawasi distribusi logistik dan pembersihan Alat Peraga Kampanye (APK).

"Harapan kami bisa meminimalisir yakni dengan kami melakukan apel dan patroli sejak tanggal 24 Juni 2018 kemarin. Tidak hanya terkait distribusi logistik, kerawanan TPS, juga keberadaan APK setelah masa kampanye. Tanggal 27 dan 28 Juni kami monitoring langsung ke TPS" kata Rudia.

Komisioner Bawaslu Bali, Wayan Widyardana Putra, menambahkan pihaknya juga membuat Sistem Pelaporan Online Pilkada 2018 (SISLO) kepada para pengawas di setiap tingkatan.

"Kami punya sistem aplikasi yang dinamakan Sislo aktif untuk teman-teman pengawas TPS, desa, kecamatan, dan kabupaten. Mereka bisa melaporkan via online ke Bawaslu RI," tambahnya.

Khusus untuk masyarakat umum yang ingin melaporkan adanya dugaan tindak kecurangan, Bawaslu juga sudah membuat aplikasi yang dinamakan Gowaslu. Aplikasi ini dapat di-download di play store android.

"Kalaupun masyarakat ingin menginformasikan terkait sesuatu dugaan  pelanggaran. Kami punya aplikasi yang bisa didownload di play store, namanya Gowaslu," ucapnya.

Laporan dari aplikasi ini nantinya akan dijadikan Bawaslu sebagai temuan awal untuk ditelusuri. Apabila terbukti pihaknya akan segera menindaklanjuti tanpa melibatkan si pelapor.

Keberadaan aplikasi ini juga dibuat guna menjembatani agar masyarakat dapat melapor tanpa disertai rasa ketakutan terancam dari beberapa pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

"Dan kami akan menjadikan itu sebagai awal dan kami dalami dan telusuri. Kalau benar kami akan tindaklanjuti tanpa melibatkan si pelapor, ini akan jadi temuan pengawas," tukasnya. (*)

Penulis: Ragil Armando
Editor: Ady Sucipto
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved