Tiga Fraksi di DPRD Kota Denpasar Soroti PPDB 2018

Anggota Dewan dari beberapa fraksi soroti masalah pelaksanaan PPDB di Kota Denpasar tahun 2018

Tiga Fraksi di DPRD Kota Denpasar Soroti PPDB 2018
Tribun Bali/Putu Supartika
Rapat Paripurna ke-6 di DPRD Kota Denpasar, Senin (16/7/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Bali, I Putu Supartika

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Dalam pembacaan pemandangan umum dan pendapat akhir fraksi di DPRD Kota Denpasar dalam Sidang Paripurna ke-6, di ruang sidang DPRD Kota Denpasar, Senin (16/7/2018), anggota Dewan dari beberapa fraksi soroti masalah pelaksanaan PPDB di Kota Denpasar tahun 2018.

Dari Fraksi Demokrat, yang dibacakan oleh AA Susruta Ngurah Putra, mendesak pemerintah untuk mengevaluasi dan meninjau kembali sistem Penerimaan PPDB yang telah berjalan.

Pihaknya juga mengimbau agar dinas terkait tidak mudah mengeluarkan piagam penghargaan duta Pesta Kesenian Bali (PKB).

"Kami mensinyalir adanya upaya mendapatkan piagam tersebut agar dapat mendaftar dan diterima di sekolah negeri. Padahal yang bersangkutan tidak pernah tampil sebagai duta PKB," kata Susruta.

Dinas terkait juga diingatkan agar melakukan verifikasi dan penilaian yang ketat dan tepat terhadap masing-masing perannya, sehingga di dalam penerimaan siswa ada asas keadilan.

Hal serupa juga disoroti oleh Fraksi Hanura yang pemandangan umum dan pendapat akhir fraksinya dibacakan oleh I Nyoman Tamayasa.

Pihaknya meninta untuk setiap aturan atau kebijakan baru agar disosialisasikan sedini mungkin, termsuk berkoordinasi dengan sekolah-sekolah di Kota Denpasar.

"Jika ada kekisruhan pelayanan di Kota Denpasar, bagi masyarakat yang kurang paham akan selalu saja mencibir bahwa pelayanan di Kota Denpasar kurang becus," baca Tamayasa.

Selain itu, pihaknya juga meminta pemerintah mengantisispasi dampak atas kuota yang terbatas dengan tingginya minat siswa yang mencari sekolah.

"Kami mendorong sikap berani agar menyisihkan anggaran untuk beli lahan yang relatif belum mahal seperti di Jalan Sedap Malam, untuk antisipasi kekurangan sekolah. Bisa contoh Surabaya dan Banyuwangi," imbuhnya.

Pemerintah juga diminta untuk mendorong anak-anak dari keluarga kurang mampu agar bersekolah ke sekolah kejuruan, agar setelah lulus mudah dapat pekerjaan karena jarang melanjutkan ke perguruan tinggi.

Begitupun dari Fraksi Gerindra juga meminta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan pemerintah Kota Denpasar untuk mengadakan evaluasi PPDB 2018, karena banyak keluhan dari orang tua murid terhadap transparansi dan keabsahan piagam penghargaan PKB yang dikeluarkan oleh Disbud.

"Juknis PPDB terutama jalur penghargaan PKB perlu ditinjau kembali, bila perlu yang memiliki penghargaan PKB diseleksi sesuai bidang," kata I Kompyang Gede yang membacakan pemandangan umum dan pendapat akhir fraksi Gerindra. (*)

Penulis: Putu Supartika
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved