Urusan Adat Sering Jadi Keluhan Masyarakat, Pastika: Harus Disikapi dengan Arif dan Hati-hati

Mada Mangku Pastika mengatakan, urusan adat memang sering kali jadi keluhan masyarakat, sehingga bagi masyarakat menimbulkan masalah

Urusan Adat Sering Jadi Keluhan Masyarakat, Pastika: Harus Disikapi dengan Arif dan Hati-hati
Tribun Bali/Putu Supartika
Suasana Simakrama Gubernur Bali di Gedung Ksirarnawa Art Center, Sabtu (28/7/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Bali, I Putu Supartika

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Dalam Simakrama Gubernur Bali di Gedung Ksirarnawa, Sabtu (28/7/2018), seorang warga, Ketut Wenten Aryawan dari Nusa Penida menyampaikan terkait arogansi oknum prajuru banjar mengenai sanksi yang diberikan.

"Saya ikut banjar sebagai krama tamiu, karena jarang bisa ikut kegiatan banjar saya didenda dan dendanya tidak main-main yaitu mengembalikan uang iuran yang dibayarkan dan saya memutuskan berhenti dari krama banjar tersebut, " katanya.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Bali, Mada Mangku Pastika mengatakan, urusan adat memang sering kali jadi keluhan masyarakat, sehingga bagi masyarakat menimbulkan masalah.

"Ini bahaya, para prajuru harus mulai berpikir. Kalau dulu semua warga itu petani, hidup di desa dan punya waktu cukup sehingga bisa beraktivitas di adat. Tapi sekarang banyak yang jadi pegawai, kalau dipaksa kerjaannya ditinggal lalu dipecat diganti orang lain. Marah lagi kita. Coba kita pikirkan baik-baik," kata Pastika.

Seolah-olah orang yang jarang ikut kegiatan adat dianggap ingin merusak adat dan tradisi, namun karena situasi sudah berubah maka harus ada perubahan.

"Kalau maksa, orang stres, jadi gila. Menurut penelitian 30 persen orang yang di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Bangli itu karena masalah adat. Karena tidak mampu mengikuti di desa, dikucilkan bahkan tidak boleh sembahyang di desa. Itu baru ngambul sedikit, kalau masuk agama lain gimana," imbuhnya.

Ia menambahkan, ini PR untuk pemimpin kedepan.

"Memang seperti itu, itu namanya ambiguiti terjadi kekaburan nilai yang mana harus dipegang. Kalau tidak arif menyikapi ini akan terjadi konflik, sehingga harus kita bahas hati-hati jangan sampai salah paham, dianggap kita merusak adat, tradisi, budaya, dan agama, karena di Bali jadi satu," paparnya. (*)

Penulis: Putu Supartika
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved