ForBali: Gagalnya Reklamasi Teluk Benoa Adalah Kemenangan Rakyat!

Reklamasi Teluk Benoa seluas 700 hektar yang sudah direncanakan itu, terhambat oleh penolakan sosio-kultural

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - ForBALI (Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa) telah mengadakan konferensi pers, Senin (27/8/2018) sore tadi yang memuat pesan kegembiraan dan kemenangan perjuangannya bersama rakyat Bali menolak Reklamasi teluk Benoa.

Reklamasi Teluk Benoa seluas 700 hektar yang sudah direncanakan itu, terhambat oleh penolakan sosio-kultural (masyarakat Bali) sejak 2013 silam.

Koordinator Umum ForBali I Wayan 'Gendo' Suardana di sela-sela konferensi pers mengatakan ucapan terima kasih kepada rakyat Bali bahwa perjuangan selama lebih dari 5 tahun membuat Teluk Benoa masih bisa diselamatkan.

"Berkenaan dengan hal itu maka Kami dari ForBALI menyampaikan berita gembira ini kepada rakyat Bali bahwa perjuangan selama lebih dari 5 tahun dalam kondisi yatim piatu ini telah meraih kemenangan. Teluk Benoa masih bisa diselamatkan dari rencana reklamasi seluas 700 hektar oleh PT. TWBI. Juga kepada insan pers yang bersedia mengabarkan seluruh advokasi penolakan reklamasi Teluk Benoa walaupun situasinya sangat berat." kata dia jelas.

Walaupun ancaman reklamasi itu masih ada karena Perpres No.51 th 2014 masih berlaku, Namun pihaknya menilai peristiwa kemenangan tetap harus dikabarkan dan dirayakan.

Pentingnya kemenangan tersebut ujarnya ialah untuk mengajarkan penguasa dan pengusaha agar tidak semena-mena terhadap alam Bali di masa depan.

Sebagaimana diketahui bersama perjalanan penolakan Reklamasi Teluk Benoa dipenuhi liku-liku.

Pada tanggal 25 Agustus 2018 lalu ialah batas akhir berlakunya izin lokasi reklamasi Teluk Benoa yang diberikan kepada PT. TWBI seluas 700 hektar.

Izin lokasi tersebut sudah diterbitkan pertama kali oleh Tjitjip Sutarjo selaku Menteri Kelautan dan Perikanan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang berlaku 2 tahun sejak 25 Agustus 2014 s/d 25 Agustus 2016.

Akibat hukum dari terbitnya izin lokasi tersebut adalah PT. TWBI berhak menyusun AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup), dan jika AMDAL tersebut layak maka Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI akan menerbitkan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH) dan selanjutnya Izin Lingkungan.

Halaman
123
Penulis: Busrah Ardans
Editor: Aloisius H Manggol
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved