TIDAR Bali Desak Kepolisian Tindak Pelaku Pelarangan Aksi #2019GantiPresiden

Fachruddin Piliang minta kepolisian untuk mengusut terkait pelaku pelarangan terhadap aktivis #2019GantiPresiden

TIDAR Bali Desak Kepolisian Tindak Pelaku Pelarangan Aksi #2019GantiPresiden
Tribun Bali/Ragil Armando
Sekretaris PD TIDAR Bali yang juga Sekretaris Badan Komunikasi (Bakom) DPD Gerindra Bali, Fachruddin Piliang, saat ditemui Tribun Bali, Rabu (29/8/2018). 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Pernyataan Mendagri, Tjahjo Kumolo yang menyatakan Gerakan #2019GantiPresiden mengancam stabilitas nasional mendapat tanggapan dari Gerindra Bali.

Sekretaris PD TIDAR Bali yang juga Sekretaris Badan Komunikasi (Bakom) DPD Gerindra Bali, Fachruddin Piliang justru mengatakan bahwa aksi pelarangan terhadap para aktivis #2019GantiPresiden sebagai tindakan persekusi yang melanggar hukum.

"Tindakan persekusi yang dilakukan di Riau dan Surabaya adalah pelanggaran hukum," katanya di Denpasar, Rabu (29/8/2018).

Bahkan pihaknya mendesak kepolisian untuk mengusut terkait pelaku pelarangan tersebut.

Dirinya juga mengatakan hal tersebut berlaku bagi aktivis #2019GantiPresiden apabila melakukan pelarangan terhadap pendukung petahana.

"Pihak kepolisian harus mengusut, siapapun yang melakukan persekusi harus diproses secara hukum," papar Caleg Gerindra DPRD Kota Denpasar Dapil Denpasar Utara ini.

Menurutnya, tindakan-tindakan persekusi tersebut saat ini justru yang mengancam stabilitas nasional menjelang Pemilu 2019.

"Tindakan persekusi saat ini tengah mengancam stabilitas nasional menjelang pemilu serentak," kata Fachruddin.

Sebelumnya, Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa berbagai aksi yang dilakukan oleh para aktivis #2019GantiPresiden mengancam stabilitas nasional.

"Orang boleh bersikap, berpidato, buat spanduk, muatan isi spanduk, muatan spanduk itu membahayakan nggak, yang tahu ya kepolisian yang memberi ijin," katanya, di Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Rabu (29/8/2018).

Walaupun begitu, pihaknya membantah adanya tudingan bahwa pemerintah sedang melakukan tindakan represif seperti masa Orde Baru yang membungkam kebebasan berpendapat.

Menurutnya, berbagai aksi pelarangan tersebut merupakan sikap dari masyarakat yang harus dihargai oleh semua pihak.

"Kan di sejumlah daerah dilarang, dikatakan pemerintah represif ya tidak kok, semua punya sikap, di Solo masyarakatnya menolak hargai dong, Surabaya juga sama, kalau dibiarkan bisa jadi benturan," paparnya. (*)

Penulis: Ragil Armando
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved