Rupiah Kian Mengkhawatirkan, Jokowi Segera Tunda Proyek Infrastruktur

TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA - Posisi mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) kian mengkhawatirkan. Pada pembukaan perdagangan Selasa (4/9), posisi rupiah kembali melemah yaitu Rp 14.822 per dolar AS.

Sebelumnya, pada penutupan perdagangan Senin (3/9), menurut Bloomberg, rupiah melemah keposisi Rp 14.815 per dolar AS. Terkait kondisi itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali memanggil sejumlah menteri ekonomi bersama Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Gubernur Bank Indonesia (BI) kemarin.

Ada beberapa upaya yang dilakukan pemerintah demi menjaga nilai tukar rupiah agar tidak semakin merosot terhadap mata uang Negeri Paman Sam, yaitu menggenjot ekspor dan menunda proyek-proyek infrastruktur.

Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, pertemuan hari itu merupakan kelanjutan pembahasan sebelumnya.Topik yang paling diangkat yaitu mendorong produk‑produk dalam negeri untuk diekspor.

"Pembahasannya semakin rinci, semakin detil. Tadi jauh lebih banyak bicara mengenai ekspor," ujarDarmin di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/9).

Darmin menjelaskan, pemerintah telah melakukan pemilihan produk yang akan digenjot untuk dipasarkan ke luar negeri dan akan segera diumumkan dalam waktu dekat.

"Jadi tolong jangan ditanya dulu (produk apa). Ada yang menyangkut sumber daya alam, termasuk batubara, ada juga menyangkut industri. Ada yang menyangkut pariwisata," papar Darmin.

Selain menggenjot ekspor, pertemuan dengan Presiden juga membicarakan secara detil pelaksanaan penggunaan bahan bakar nabati atau biodisel 20 persen (B20), yang telah berlaku pada 1 September 2018.

"B20 sudah begitu siap. Ada Pertamina dan PLN tadi. PLN lebih banyak mengenai TKDN (tingkat komponen dalam negeri)?," ucap Darmin.

Mantan Gubernur Bank Indonesia itu menyampaikan, pemerintah akan segera memutuskan sejumlah proyek infrastruktur yang akan ditunda untuk menekan kegiatan impor komponen.

"Sudah ada daftar atau list-nya, kami belum putuskan persisnya (proyek) mana yang ditunda dan berapa lama. List‑nya agak banyak, dalam dua‑tiga hari kedepan (diputuskan soal penundaan proyek)," papar Darmin.

Upaya mendorong ekspor hingga penundaan proyek infrastruktur yang banyak menggunakan komponen impor, diharapkan mampu memperbaiki neraca transaksi berjalan yang saat ini defisit 3 persen.

"Nanti kami harapkan defisit kearah 2,7 persen, tapi paling tidak kita ingin ini defisit turun," kata Darmin.

Cara pemerintah menekan kegiatan impor juga dengan peningkatan tarif pajak penghasilan (PPh) impor untuk 900 komoditas, yang akan diumumkan dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

"Nanti diumumkan PMK pada Rabu atau Kamis," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani di tempat yang sama.

Interupsi di DPR

Sebelumnya pemerintah telah mengenakan PPh impor terhadap 900 komoditas, yang tertuang dalam  PMK Nomor 34 Tahun 2017, dengan rentang tarif antara 2,5-10 persen.

MenteriPerhubungan Budi Karya Sumadi menuturkan, proyek yang ada di Kementerian Perhubungan (Kemenhub), seperti MRT dan LRT didorong menggunakan produk local (dalam negeri). Saat ini tingkat komponen dalam negerinya baru mencapai 60 persen.

"Ini yang akan saya manage nanti, jadi kita bisa me-manage itu dengan mendirikan pabrik rel untuk LRT dan MRT, karena sekarang inibaja‑bajanya masih impor semua," papar Budi.

Pelemahan rupiah menjadi pemicu interupsi dalam rapat paripurna yang membahas RAPBN 2019 pada Selasa (4/9) di Kompleks DPR RI, Jakarta. Tiga anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Partai Demokrat, dan PAN menyampaikan interupsinya.

"Perlu diketahui kondisi melemahnya rupiah tentu sangat memprihatinkan karena begitu banyak komoditas pangan itu impor, mulai dari kedelai hampir 100 persen, jagung impor, gula impor, susu 80 persen impor. Ini menurut saya sudah terlalu memprihatinkan," kata anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Bambang Haryo.

Interupsi juga disampaikan Michael Wattimena dari Fraksi Partai Demokrat yang menyoroti pelemahan rupiah seharusnya tidak melulu menyalahkan dampak eksternal seperti tekanan krisis di Argentina dan Turki maupun perang dagang Amerika Serikat dengan China.

"Kalau bias, jangan segala sesuatu disalahkan pihak luar. Kami minta Ibu (Menteri Keuangan Sri Mulyani) jelaskan pondasi ekonomi kita saat ini," ujarWattimena.

Tak hanya itu, menurut Wattimena, pemerintah harus terbuka perihal kondisi sesungguhnya fundamental ekonomi Indonesia.

"Sekarang kurs rupiah terhadap dolar AS sudah jadi Rp 14.900, kondisi ini kami ingin Ibu menjelaskan secara jujur dan setulusnya gimana kondisi fundamental ekonomi kita. Jujur, kami tidak mau lagi berada pada suasana kelam 1998," imbuhnya.

Anggota Fraksi PAN Haerudin mengemukakan soal risiko utang.

"Kami ingatkan sejak semula Bu Menteri kalau utang sudah tak terkendali, maka punya risiko besar kepada negara.Mohon hati-hati tiap tambah utang. Jangan sampai utang melebihi ambang batas kemampuan," katanya. (tribunnetwork/sen/dik)