Ketut Gunaksa Tersangka Kasus Dugaan Pungli, Warga Jungutbatu Minta Penangguhan Penahanan

Mereka meminta Polda Bali menangguhkan penahanan Bendesa Adat Pakraman Jungutbatu, I Ketut Gunaksa yang ditahan kasus dugaan pungli

Ketut Gunaksa Tersangka Kasus Dugaan Pungli, Warga Jungutbatu Minta Penangguhan Penahanan
Istimewa
Warga menggelar aksi damai di pesisir Pantai Jungutbatu, Pulau Lembongan, Nusa Penida, Klungkung, Jumat (14/9/2018). Mereka menuntut pembebasan Bendesa Jungutbatu, Ketut Gunaksa, yang ditahan Pol Air Polda Bali terkait dugaan pungli terhadap para pengusaha speedboat. 

Laporan dari pungutan itupun jelas.

Masyarakat merasakan manfaat pungutan itu, seperti pembangunan pura atau tempat ibadah, kesejahteraan masyarakat dan kesehatan para pemangku, ngaben massal gratis, seluruh upacara di pura gratis tanpa urunan, masyarakat sakit opname minimal tiga malam mendapat santunan Rp 5 juta.

Selain itu untuk dana motivasi kelompok kreatif seperti generasi muda, karang taruna, sekaa gong, PKK desa, beasiswa anak-anak sekolah, biaya pendidikan Paud Desa Jungutbatu gratis, warga meninggal biaya upakara ditanggung desa pakraman, metatah massal gratis, dan lainnya.

Masuk Kantong Pribadi

Bendesa Ketut Gunaksa ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di rutan Pol Air Polda Bali terkait dugaan kasus pungli kepada pengusaha speedboat, Kamis (13/9/2018).

Penetapan tersangka ini atas pengembangan terhadap operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan kepada I Made Swadhiaya (47), seorang warga Jungutbatu, Nusa Penida.

Swadhiaya diduga melakukan pungli terhadap pengusaha speedboat penyeberangan yang beroperasi di Desa Jungutbatu dan tidak melaporkan uang pungutan ke desa yang mencapai puluhan miliaran rupiah.

Swadhiaya diamankan saat menerima uang dari I Wayan AM, seorang pengelola speedboat asal Banjar Pekandelan, Sanur Kauh, Denpasar Selatan, di Kantor Scoot Fast Cruises di Jalan Hang Tuah No. 27, Sanur Kaja, Denpasar, Minggu (12/8/2018) sekitar pukul 15.30 WITA.

Dari tangan pelaku, petugas mengamankan uang tunai Rp 10 juta, kuitansi berisi nilai uang Rp 30 juta.

Penyidik Pol Air terus mendalami kasus dugaan pungli ini.

Tim penyidik memintai keterangan sejumlah saksi dan dua keterangan saksi ahli.

Akhirnya Bendesa Ketut Gunaksa ditetapkan tersangka dan ditahan, Kamis (13/9/2018).

Wadir Pol Air AKBP Bambang Wiriawan saat dikonfirmasi, membenarkan penahanan dan penetapan tersangka tersebut.

“Ya saat ini Bendesa ditahan Pol Air sejak Kamis malam, dan diperiksa sebagai tersangka,” katanya, Jumat (14/9/2018) malam.

Bendesa Ketut Gunaksa ditetapkan tersangka setelah diketahui retribusi yang mengatasnamakan Desa Jungutbatu itu, hasilnya digunakan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok orang tak bertanggung jawab.

Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Ketut Gunaksa sempat dipanggil sebagai saksi namun dirinya mangkir.

Namun dari hasil penyelidikan dan didapati bukti yang cukup untuk dijadikan tersangka, akhirnya pelaku dipanggil sebagai tersangka.

Ia pun diperiksa sebagai tersangka, Kamis (13/9/2018).

Dalam pemeriksaan, ia mengaku telah melakukan hal tersebut.

Uang restribusi mengatasnamakan desa yang dipatok dari harga Rp 30 juta hingga Rp 50 juta kepada belasan pemilik speedboat setiap bulan itu masuk ke kantong pribadi.

Kini penyidik masih mendalami ke mana aliran dana yang jumlahnya mencapai miliaran sejak awal 2017 itu.

Hukum Adat vs Hukum Positif

Ketua Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Provinsi Bali, Jero Gede Suwena Putus Upadesa, merasa miris dengan beberapa bendesa desa pakraman yang dijerat dalam kasus dugaan pungutan liar (pungli) di wilayah desanya.

Setelah Bendesa Adat Tanjung Benoa, I Made Wijaya alias Yonda, yang ditetapkan sebagai tersangka kasus pungli water sport oleh Polda Bali, November 2017, kini Bendesa Pakraman Jungutbatu, I Ketut Gunaksa, yang jadi tersangka dugaan pungli kepada pengusaha speedboat.

Menurut Jero Suwena, Jumat (14/9/2018), pungutan dalam jumlah yang wajar sah-sah saja dilakukan, terlebih jika sudah tertuang dalam perarem yang dibuat secara prosedural dan sah secara adat.

"Pungli berdasarkan Perpres 87 tahun 2016, itu sasaran ke pejabat publik atau ke penyelenggara negara. Kalau disebut bendesa lakukan pungli, lebih diperjelas di mana punglinya. Beda jika ini dilakukan orang-perorangan, untuk kepentingan segelintir orang dan mengatasnamakan desa adat. Bendesa ini memang rentan, karena bisa sebagai pribadi atau yang mewakili desa pakraman," jelasnya.

Desa pakraman memungut dengan dasar perarem atau awig-awig yang jelas dengan pertanggungjawaban yang jelas, penunjukkan yang jelas, besaran biaya yang jelas, maka pungutan tersebut tetap bisa dilakukan.

Apalagi berdasarkan Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang perubahan atas Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman, pada bab VI tentang pendapatan desa pakraman pasal 10 ayat 1, berbunyi bahwa pendapatan desa pakraman diperoleh dari urunan krama desa pakraman, hasil pengelolaan kekayaan desa pakraman, hasil usaha Lembaga Perkreditan Desa (LPD), bantuan dari pemerintah dan pemerintah daerah, pendapatan lainnya yang sah, sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.

Menurutnya, tidak ada pertentangan antara awig-awig atau perarem (hukum adat) dengan hukum positif.

Karena pada umumnya perarem juga harus disesuaikan dengan hukum positif.

Hanya saja masalah terjadi karena masih adanya perbedaan pemahaman dari satgas saber pungli atau penegak hukum lainya dalam memahami hukum adat.

"Kita sudah berkali-kali adakan FGD, seminar terkait hukum adat ini dengan aparat. Tapi sejauh ini belum ada MoU atau kesepahaman secara tertulis, sejauh mana batas pungutan yang boleh dilakukan berdasarkan awig atau perarem. Atau hal apa yang legal atau ilegal, sehingga tidak melenceng dari hukum positif," terang Suwena.

Ia pun meminta aparat dan desa pakraman bisa menyatukan persepsi terkait hal ini agar tidak berlarut.

Ia juga meminta saber pungli juga lebih aktif melakukan langkah preventif, sehingga pihak desa pakraman mengerti batas mana yang pungli atau yang tidak.

Bukannya mengobrak-abrik desa pakraman, karena tidak mungkin ada bendesa yang tidak melakukan pungutan.

Pungutan yang dilakukan oleh desa pakraman dan sudah tertuang dalam perarem atau awig biasanya digunakan untuk menunjang pelestarian adat dan budaya di desa pakraman

"Terkait kasus dugaan pungli oleh Bendesa Jungutbatu, jika yang disalahkan perarem, mari kita duduk bersama. Adat dan aparat harus satu pemahaman sehingga desa adat tidak dihantui oleh masalah pungli. Aparat juga, sebaiknya lebih aktif lagi lakukan tindakan preventif," ungkapnya. (mit/bus)

Penulis: Eka Mita Suputra
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved