Sediakan Tempat Khusus, Perda Kawasan Tanpa Rokok Bertentangan dengan Keputusan MK

KTR Bali No 10/2011 harus direvisi karena memuat beberapa aturan yang kontradiktif dengan peraturan yang berlaku saat ini

Sediakan Tempat Khusus, Perda Kawasan Tanpa Rokok Bertentangan dengan Keputusan MK
Tribun Bali/I Nyoman Mahayasa
Diskusi AJI terkait Perda KTR dan petani tembakau di Kubu Kopi, Denpasar, Sabtu (15/9/2018). 

"Adanya beberapa pasal yang tidak menjamin diperbolehkannya kegiatan menjual, mengiklankan, dan mempromosikan produk tembakau di tempat penjualan produk tembakau sangat berimplikasi terhadap penurunan ekonomi hasil tembakau," jelas dia.

AMTI mengharapkan ke depannya pemangku kepentingan industri hasil tembakau dapat dilibatkan dalam perumusan peraturan terkait KTR di Bali.

Menurutnya, perjuangan AMTI dalam penyusunan PP No 109/ 2012 bukan soal menang-menangan.

Yang dicari adalah jalan tengah dalam mengatur produk tembakau, dalam hal ini rokok.

“Kami punya aktivitas merokok, tapi kami clear tidak di sekolah, rumah sakit, bus dan angkutan umum," ujarnya.

Menjawab pertanyaan masih banyaknya anggota DPRD yang merokok saat rapat di Gedung Dewan, Nyoman Parta mengakui ada inkonsistensi pada kawan-kawannya.

Dia pun meminta seharusnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tidak takut menindak anggota DPRD yang melanggar Perda KTR.

Meski demikian, Parta sependapat bahwa ruang atau tempat khusus merokok agar disediakan di banyak tempat publik.

“Harus ada tempat merokok. Saya setuju (ada ruang merokok). Bahkan, di tempat yang zero merokok, saya pikir perlu (ruang khusus merokok),” tandas Parta yang merupakan Ketua Pansus Perda KTR Provinsi Bali.

Sebab, kata dia, Perda KTR Provinsi Bali memang sejak awal semangatnya adalah edukasi atau pendidikan, bukan seperti perda lain.

Halaman
1234
Penulis: Busrah Ardans
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved