Caleg Bisa Dicoret Walaupun Surat Suara Sudah Dicetak, Ini Penjelasan Ketua KPU Bali

Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu serentak 2019 oleh KPU akan dilaksanakan tanggal 20 September 2018

Caleg Bisa Dicoret Walaupun Surat Suara Sudah Dicetak, Ini Penjelasan Ketua KPU Bali
Tribun Bali/Putu Supartika
Ketua KPU Provinsi Bali, I Wayam Jondra. 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR- Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu serentak 2019 oleh KPU akan dilaksanakan tanggal 20 September 2018 untuk semua tingkatan baik presiden, DPD RI, DPR RI, PDRD Provinsi, maupun DPRD Kabupaten/Kota.

Hal tersebut dikatakan oleh Ketua KPU Provinsi Bali, I Wayam Jondra usai penyerahan Pilgub Bali Award 2018 di Ksirarnawa Art Center, Denpasar, Selasa (18/9/2018).

Untuk kampanye, akan dimulai tanggal 23 September 2018.

Baca: Disinggung Soal Body dan Keperawanan, Begini Jawaban Cerdas Via Vallen

"Ada juga kewajiban untuk menyetor laporan awal dana kampanye dan rekening khusus dana kampanye paling lambat tanggal 22 September dan ada form yang harus diisi partai politik," katanya.

Jondra menambahkan bahwa di Bali tak ada caleg bermasalah utamanya menyangkut tiga kejahatan.

"Walaupun dicabut MA tapi kita koordinasi jangan sampai calon punya masalah korupsi, bandar narkoba, dan pernah melakukan kejahatan seksual terhadap anak. Karena komunikasinya baik dengan partai politik jadi tidak ada mencalonkan hal itu di Bali. Mereka mencalonkan yang berkualitas," katanya.

Untuk yang pernah menjalani pidana di bawah 5 tahun bisa mencalonkan asalkan sudah menjalankan hukuman, melengkapi administrasi dan mengumumkan kepada publik pernah menjalani hukuman.

Baca: Bule Yang Naik Ke Pelinggih Pura Luhur Batukaru Ikut Guru Piduka, Kasus Dianggap Selesai

Jika sudah ditetapkan menjadi DCT, para calon ini bisa dicoret kalau ada syarat yang tidak terpenuhi.

"Surat suara sudah terlanjur dicetak dan ada yang tidak memenuhi syarat juga bisa dicoret. Nanti kita buatkan pengumuman jangan dpilih," katanya.

Hal-hal yang menyebabkan calon dicoret semisal ijazah palsu, pemalsuan dokumen, dan terkena ancaman pidana lebih dari 5 tahun. (*)

Penulis: Putu Supartika
Editor: Aloisius H Manggol
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved