Greenpeace Nilai 2 Peraturan Ini Sebagai Penghambat Proyek Energi Terbarukan

Sejak tahun 2015, Bali dinobatkan sebagai pusat penelitian energi bersih di Indonesia oleh Kementerian ESDM

Greenpeace Nilai 2 Peraturan Ini Sebagai Penghambat Proyek Energi Terbarukan
Tribun Bali/I Wayan Sui Suadnyana
Diskusi bertajuk Matahari untuk Bali di Rumah Sanur, yang dilaksanakan oleh Greenpeace, Kamis (27/9/2018). 

Laporan wartawan Tribun Bali, I Wayan Sui Suadnyana

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Sejak tahun 2015, Bali dinobatkan sebagai pusat penelitian energi bersih di Indonesia oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Diharapkan Bali menjadi provinsi pertama yang memproduksi energi bersih rendah emisi karbon dalam waktu tiga tahun.

Oleh karena itu, Perusahaan Listrik Negara (PLN) telah mengidentifikasi dan mengembangkan potensi tenaga surya di Bali.

PLTS itu di antaranya PLTS Negara, PLTS Amlapura dan PLTS Kubu.

Kapasitas masing-masing PLTS tersebut adalah 100 MW.

Meski demikian, menurut Greenpeace, Bali masih memiliki potensi energi surya yang lebih besar.

Adila Isfandiari, Peneliti Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia mengatakan, untuk memaksimalkan energi tersebut dibutuhkan kebijakan dari pemerintah pusat maupun daerah.

"Saat ini pemerintah pusat sudah punya Permen ESDM No. 1 Tahun 2017, tetapi itu hanya memberlakukan pembatasan maksimum 30 kWp bagi pengguna energi surya, di atas itu kan sudah dikenakan biaya paralel," katanya.

Disamping Permen tersebut, juga terdapat Permen lain No. 5 tahun 2017 yang dinilai oleh Adila sebagai penghambat.

Halaman
12
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved