Harus Ada Rasa Menghargai untuk Mewadahi Lintas Agama dalam Satu Wadah

Laporan Wartawan Tribun Bali, I Putu Supartika

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Dalam acara Focus Group Discussion (FGD) di Universitas Hindu Indonesia Denpasar, Kamis (27/9/2018), dibahas mengenai Pemetaan Sosial untuk Keterterimaan Masyarakat Lintas Budaya pada Kegiatan Keagaman di Denpasar.

Pembahasannya berfokus pada pembangunan tempat aktivitas keagamaan bersama yang difasilitasi oleh Puri Kesiman.

Dosen Antropologi Universitas Udayana, Dr Nyoman Dana mengatakan bahwa lintas agama, lintas etnis sangat sulit disinergikan dalam satu wadah, jika tidak ada rasa benar-benar menghargai kelompok lain.

Ia menyebut orang Bali mengenal istilah warga mued dan warga tamiu yang ujungnya bisa berpotensi konflik.

"Perlunya pemikiran untuk duduk sama rendah berdiri sama tinggi. Jika tidak dihargai, perbedaan itu akan muncul sikap menilai kelompok sendiri lebih baik daripada orang lain," katanya.

Ia mengatakan, pembangunan di Bali berlandaskan Tri Hita Karana yang merupakan wujud multikultularisme.

Akan tetapi ada penelitian yang mengatakan Tri Hita Karana hanya slogan dalam pembangunan, namun tidak mengejawantah pada paos demi paos di dalam awig-awig.

"Ini dari hasil penelitian bahwa Tri Hita Karana hanya slogan saja," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua FKUB Bali Dr. I Gusti Made Ngurah mengatakan tempat aktivitas keagamaan bersama, perlu dibuatkan aturan tentang hubungan antara UU yang berlaku dengan puri, karena dahulu urusan budaya dan adat di Bali ada di tangan puri.

"Sehingga pemerintah harus hadir dalam hal ini," katanya. (*)