BTB Tindak Tegas Praktek Zero Dolar Tour, BI Telusuri Pada Kunjungan Turis Tiongkok

Kunjungan turis Tiongkok ke seluruh dunia, dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan signifikan

BTB Tindak Tegas Praktek Zero Dolar Tour, BI Telusuri Pada Kunjungan Turis Tiongkok
Istimewa
Ketua Bali Tourism Board (BTB), Ida Bagus Agung Partha Adnyana. 

Melalui paket wisata tersebut, agen wisata menawarkan harga paket wisata yang sangat murah, bahkan hanya senilai biaya tiket perjalanan.

Namun demikian, wisatawan yang mengambil paket wisata tersebut harus mengikuti jadwal tour yang telah ditetapkan oleh agen wisata.

Lewat hal tersebutlah agen wisata menerapkan praktek monopoli, di mana wisatawan diharuskan berbelanja di tempat-tempat yang sudah ditentukan oleh agen wisata.

Tempat berbelanja tersebut sudah terafiliasi dengan agen wisata yang menawarkan paket ‘Zero Dolar Tour’, sehingga harga barang-barang yang ditawarkan jauh lebih tinggi dan dengan metode pembayaran non tunai.

Hal ini tidak hanya merugikan wisatawan, tetapi juga merugikan negara yang dikunjungi oleh wisatawan karena kehilangan potensi pajak.

Menurut penuturan pelaku pariwisata di Bali, praktek ‘Zero Dollar Tour’ juga sudah banyak dipraktekkan di Bali, sebagaimana dipraktekkan di Thailand dan Vietnam.

“Oleh karena itu, perlu upaya memberantas praktek tersebut, sehingga tidak ada lost opportunity dari penerimaan devisa wisman Tiongkok. Upaya yang bisa dilakukan untuk memberantas praktek tersebut bisa mengacu pada upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah Thailand. Untuk menghentikan praktek ‘Zero Dolar Tour’,” katanya.

Pemerintah Thailand, kata dia, melakukan berbagai upaya, di antaranya menetapkan tarif acuan otoritas pariwisata Thailand, dengan membuat kesepakatan bersama Otoritas Pariwisata Tiongkok mengenai tarif acuan paket wisata.

Kemudian menertibkan agen wisata ilegal, di mana pemerintah Thailand bekerja sama dengan pemerintah Tiongkok melakukan penertiban terhadap perusahaan agen wisata ilegal ini.

Membentuk Komite Pariwisata Nasional, yakni pemerintah Thailand membentuk komite yang terdiri dari pihak pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dengan tujuan meningkatkan koordinasi dalam menerapkan peraturan yang ditujukan untuk mengatasi masalah pariwisata.

Halaman
1234
Penulis: AA Seri Kusniarti
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved