BTB Tindak Tegas Praktek Zero Dolar Tour, BI Telusuri Pada Kunjungan Turis Tiongkok

Kunjungan turis Tiongkok ke seluruh dunia, dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan signifikan

BTB Tindak Tegas Praktek Zero Dolar Tour, BI Telusuri Pada Kunjungan Turis Tiongkok
Istimewa
Ketua Bali Tourism Board (BTB), Ida Bagus Agung Partha Adnyana. 

“Intervensi yang dilakukan pemerintah Thailand dalam membasmi praktek ‘Zero Dolar Tour’ ini, bisa mencegah hilangnya potensi pendapatan devisa dari wisatawan Tiongkok, sehingga bisa mengoptimalkan pendapatan devisa,” jelasnya.

Hal ini pun, bisa menjadi benchmark pemerintah Indonesia, khusunya pemerintah daerah Bali dalam memaksimalkan pendatan dan pendapatan devisa dari wisatawan Tiongkok.

Menanggapi hal ini, Ketua Bali Tourism Board (BTB), Ida Bagus Agung Partha Adnyana, telah melakukan pertemuan dengan stakeholder terkait membahas hal ini.

“Sedang kami atur, kami akan tegas,” katanya kepada Tribun Bali.

Hal ini sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas destinasi di Bali.

Termasuk pada aspek pelayanan dan keamanan, sehingga diperlukan perhatian.

Berdasarkan surat yang diterima BTB atau Gipi Bali dari Konsul Jenderal RRT dengan Nomor KJRRTDPS/2018 tanggal 17 September 2018 lalu.

Surat dari Konsul Jenderal Tiongkok itu, berisi ajakan kerja sama antara mereka dengan BTB/Gipi Bali untuk merekomendasikan daftar usaha kepariwisataan agen perjalanan, hotel, destinasi pariwisata, restoran, rumah makan, dan lain sebagainya yang dapat memenuhi syarat standar keamanan dan pelayanan industri pariwisata nasional Indonesia.

Rekomendasi dari BTB ini pun, akan dilanjutkan dan diteruskan kepada instansi pariwisata Tiongkok sebagai referensi.

BTB pun melayangkan surat kepada stakeholder, berisikan arahan agar stakeholder Gipi menyampaikan minimal 30 daftar anggota atau perusahaan masing-masing, yang dinilai layak dan dapat direkomendasikan menangani wisatawan khususnya asal Tiongkok.

Selambat-lambatnya, Gipi Bali/BTB meminta agar nama-nama ini dikirimkan pada 30 Oktober 2018 nanti, untuk diteliti dan disampaikan ke Konsul Jenderal RRT di Denpasar.

Hingga saat ini, kata dia, stakeholder Gipi Bali berasal dari berbagai asosiasi seperti MUDP Bali, BPD PHRI Bali, DPD Asita Bali, Sipco Bali, Pawiba Bali, Gahawisri Bali, Pata Bali, Putri Bali, HPI Bali, dan Hildiktipari Bali.

“Kami akan pilah perusahaan yang benar-benar bisa meng-handling China, sehingga keamanan wisatawan terjamin,” tegasnya.

Apalagi kata dia, 140 juta wisawatan China yang keluar 20 persen di antaranya adalah orang kelas atas dan sangat kaya.

Gus Agung sapaan akrabnya, menjelaskan ada 3 asosiasi yaitu Asita, HPI, dan Pawiba yang telah melakukan pembicaraan.

Ketiga asosiasi ini kata dia, menargetkan orang asing ilegal, travel agent, lokal guidenya hingga angkutannya seperti bus yang tua dari luar Bali.

“Jadi perlakukan untuk pelaku ilegal ini termasuk angkutannya akan diberikan shock therapy baik berupa tindakan hukum dan lainnya sesuai aturan,” tegasnya.

Ia pun berharap semua komponen lokal bersatu menghadapi ilegal ini.

Sehingga tidak terjadi kecolongan pemasukan dan lain sebagainya.

Pihaknya pun mengupayakan dengan imbauan terlebih dahulu, sebelum memberikan shock therapy dengan tindakan hukum.

Intinya, pihaknya akan mengatur kualitas pemandu wisata hingga armada-armada yang ada di Bali dalam menyambut wisman Tiongkok.

“Otomatis perusahaan yang tidak mengikuti persyaratan akan gugur,” tegasnya.

Syarat tersebut, diantaranya adalah legalitas, di bawah stakeholder BTB, melewati standarisasi dari pemerintah.

“Sebab kalau sudah harga murah itu, takutnya nanti ada accident dan komplain, malah merusak citra pariwisata kita,” ujarnya.

Sehingga ia berharap stop menjual harga murah, tapi harga kompetitif dengan kualitas terjamin.

Sehingga baik pengusaha, wisatawan, hingga pemerintah sama-sama senang dan tenang. (*)

Penulis: AA Seri Kusniarti
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved