Breaking News:

Pengembangan Alternatif Pembiayaan Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan infrastruktur menjadi kunci penting dalam mencapai tujuan pemerataan kesejahteraan di Indonesia

Penulis: Karsiani Putri | Editor: Irma Budiarti
Tribun Bali/Karsiani Putri
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Luky Alfirman berfoto bersama para panelis dan moderator dalam acara Creative and Innovative Financing Forum, Rabu (10/10/2018) bertempat di Hotel Ungasan Bay View, Jimbaran, Bali 

Laporan wartawan Tribun Bali, Karsiani Putri

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA - Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Luky Alfirman menyampaikan, pembangunan infrastruktur menjadi kunci penting dalam mencapai tujuan pemerataan kesejahteraan di Indonesia.

Disamping itu, pengembangan sumber pembiayaan infrastruktur menjadi perhatian penting pemerintah, mengingat kapasitas fiskal yang masih terbatas.

Hal ini disampaikan dalam agenda Creative and Innovative Financing Forum, salah satu side event dalam rangkaian kegiatan Annual Meeting IMF-World Bank Group 2018, yang diselenggarakan di Hotel Ungasan Bay View, Jimbaran, Bali.

Ditemui Tribun Bali pada Rabu (10/10/2018), Luky Alfirman menuturkan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari event Annual Meeting IMF-World Bank Group 2018, dan fokus utama yang dibahas pihaknya yakni bagaimana caranya mengembangkan pembiayaan.

“Dengan artian bagaimana caranya untuk penyediaan biaya infrastruktur. Kalau zaman dulu infrastruktur hanya dibangun oleh APBN, karena saat ini kebutuhan infrastruktur sangat luar biasa besar dan banyaknya. Artinya di sini tidak bisa hanya tergantung kepada APBN, APBD, atau dana dari Pemerintah. Makanya di sini kita harus berpikir kreatif dan inovatif. Bagaimana kita mencari sumber-sumber pembiayaan baru untuk membangun infrastruktur. Contohnya dengan Skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU),” ujar Luky Alfirman.

Dirjen PPR menambahkan, sebagai alternatif, skema pembiayaan pembangunan infrastruktur telah dikaji dan diperkenalkan oleh pemerintah, untuk meyakinkan sektor swasta dan lembaga keuangan agar dapat turut berpartisipasi dalam pembiayaan kreatif dan inovatif mendukung pembangunan infrastruktur, salah satunya melalui skema pembiayaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Instrumen dan skema pembiayaan infrastruktur yang telah disiapkan pemerintah, yakni melalui APBN, penerbitan SBN, skema pembiayaan KPBU dan alternatif lain, yang tergolong kreatif dan inovatif dalam rangka mengdukung pembiayaan pembangunan infrastruktur di Indonesia, termasuk diperkenalkanannya blended financing.

Skema pembiayaan blended finance ini akan melibatkan pemerintah, lembaga internasioanl serta philantropis melalui mekanisme pinjaman lunak, hibah dan penjaminan.

Berbagai alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur yang dikembangkan juga menjadi salah satu wujud nyata peran pemerintah untuk mencapai target Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Halaman
12
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved