Disdukcapil akan Blok Data Kependudukan Masyarakat yang Tak Lakukan Perekaman e-KTP

Dengan diblokirnya data kependudukan ini, maka yang bersangkutan juga tidak akan mendapat semua pelayanan kependudukan

Disdukcapil akan Blok Data Kependudukan Masyarakat yang Tak Lakukan Perekaman e-KTP
Tribun Bali/Putu Supartika
Pelayanan di Disdukcapil Kota Denpasar, Senin (15/10/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Bali, I Putu Supartika

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Jika warga Kota Denpasar yang berumur 23 tahun ke atas tak melakukan perekaman e-KTP hingga 31 Desember 2018, maka otomatis data kependudukannya akan diblokir.

Dengan diblokirnya data kependudukan ini, maka yang bersangkutan juga tidak akan mendapat semua pelayanan kependudukan.

Hal ini dikatakan oleh Plt Kepala Dinas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, AA Istri Agung ketika diwawancarai, Senin (15/10/2018).

Pernyataannya ini sesuai dengan surat edaran dari Dirjen Disdukcapil.

"Kalau 23 tahun ke atas belum melakukan perekanam per akhir Desember, maka datanya akan di-hidden atau diblok. Semua pelayanan kependudukannya juga ditutup," kata Agung Istri.

Jika nantinya telah melakukan perekaman, maka blokiran tersebut akan dibuka.

Pihaknya juga sudah mengumumkan hal tersebut ke kecamatan maupun desa atau lurah dan meminta masyarakat mau melakukan perekaman.

Untuk memaksimalkan proses perekaman, pihaknya juga melakukan jemput bola yang dijadwalkan ke desa maupun sekolah.

"Yang ke desa sudah berjalan. Jadwal yang ke sekolah kami koordinasikan ke Disdik Provinsi karena SMA/SMK dibawah koordinasinya. Dan pertanggal 20 (Oktober, red) esok kami mulai turun ke sekolah-sekolah," imbuhnya.

Hingga kini masyarakat Kota Denpasar yang belum melakukan perekaman sebanyak 12.842 atau sekitar 5 persen dari penduduk yang wajib KTP.

"Ini yang belum, umurnya campuran dan kebanyakan masyarakat desa yang kesibukannya tinggi sehingga tidak datang," katanya.

Rata-rata perhari se-Kota Denpasar yang melakukan perekaman hanya 82 orang, padahal jadwalnya ada setiap hari termasuk jemput bola.

Ia berharap masyarakat yang belum melakukan perekaman agar merekam sehingga bisa mendata keberadaan penduduk di Denpasar.

"Ini data yang merupakan dokumen kependudukan yang harus dibawa dan merupakan identitas diri. Kami selalu koordinasi dengan pihak desa untuk pelaksanaan jemput bola, baik pagi siang maupun sore di kecamatan dan desa. Untuk perekaman kami ada di desa kelurahan dan kecamatan," katanya. (*)

Penulis: Putu Supartika
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved