Data Kependudukan 10.500 Warga Klungkung Terancam Terblokir, Ini Penyebabnya

Warga Jalan Ngurah Rai, Lingkungan Bendul, Semarapura, Ayu Pitri (25), mendadak ke Kantor Disdukcapil Klungkung, Kamis (19/10/2018).

Data Kependudukan 10.500 Warga Klungkung Terancam Terblokir, Ini Penyebabnya
TRIBUN BALI/EKA MITA SUPUTRA
Suasana pelayanan di Kantor Disdukcapil Klungkung, Kamis (19/10/2018). Sekitar 10.500 warga Klungkung belum melakukan perekaman e-KTP dan data kependudukannya terancam terblokir. 

TRIBUN-BALI.COM, SEMARAPURA - Warga Jalan Ngurah Rai, Lingkungan Bendul, Semarapura, Ayu Pitri (25), mendadak ke Kantor Disdukcapil Klungkung, Kamis (19/10/2018).

Siang tadi dirinya datang ke Kantor Disdukcapil untuk mencetak e-KTP.

Ia mengaku khawatir data kependuduknya diblokir, setelah ada kebijakan dari Kemendagri yang akan memblokir sementara data penduduk berumur 23 tahun atau lebih yang belum merekam KTP Elektronik hingga 31 Desember 2018 mendatang.

Baca: Plafon Ruang Rapat Paripurna Ambruk, Bupati Badung Geleng-geleng Kepala

Baca: SEDANG BERLANGSUNG Live Streaming Timnas U-19 Indonesia Ditantang Taiwan

Baca: Bali Segera Miliki Graha Werdha dan Rumah Singgah Lansia, Ini Sejumlah Keuntungan yang Didapat

"Ada teman yang kasih tahu, jika belum lakukan perekaman e-KTP, data kependudukannya akan diblokir. Jadi tanpa tunda-tunda waktu, saya langsung ke sini (Kantor Disdukcapil). Tapi ternyata saya sudah melakukan perekaman, hanga tinggal mencetak e-KTP," jelas Ayu

Kementerian Dalam Negeri akan memblokir sementara data penduduk berumur 23 tahun atau lebih yang belum merekam KTP Elektronik hingga 31 Desember 2018 mendatang.

Sementara di Klungkung, saat ini setidaknya ada 10.500 warga yang belum melakukan perekaman e-KTP.

Sehingga data kependudukannya terancam diblokir sementara.

Kadisdukcapil Klungkung, I Komang Dharma Suyasa menjelaskan, data 10.500 warga yang belum merekam e-KTP itu tersebar di 4 Kecamatan di Klungkung.

Jumlah terbesar terdapat di Nusa Penida, yakni mencapai 5.000 warga.

Rata-rata masyarakat yang enggan mengurus e-KTP berusia non produktif. Karena menganggap dokumen kependudukan kurang berguna

"Biasanya orang lanjut usia malas urus e-KTP. Tapi Semua pelayanan publik sekarang berbasi Nomor Induk Kependudukan. Jangan mengabaikan ini. Jangan saat penting baru ngurus e-KTP," ujar Komang Dharma Suyasa saat ditemui di Kantornya, Kamis (19/10/2018). (*)

Penulis: Eka Mita Suputra
Editor: Rizki Laelani
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved