Presiden Jokowi Anggarkan Dana untuk Operasional Kelurahan, PP Sedang Digodok

Dikatakannya, semakin besar dana desa dianggarkan, penggunaannya harus tepat sasaran

Presiden Jokowi Anggarkan Dana untuk Operasional Kelurahan, PP Sedang Digodok
Tribun Bali/Zaenal Nur Arifin
Presiden Jokowi 

Laporan Wartawan Tribun Bali, Zaenal Nur Arifin 

TRIBUN BALI.COM, MANGUPURA - Presiden RI Ir. H. Joko Widodo menyampaikan dana desa jika dilihat di tahun pertama pada tahun 2016 sebesar Rp 20 triliun, tahun 2017 Rp 47 triliun, tahun ini Rp 60 triliun dan di tahun 2019 dianggarkan Rp 70 triliun.

Dikatakannya, semakin besar dianggarkan, penggunaannya harus tepat sasaran.

“Bukan masalah menghabiskan uang tapi tepat sasaran, tepat guna dan bermanfaat. Ini yang sulit oleh karena itu mengapa berkumpul di sini,” ungkap Presiden Jokowi, Jumat (19/10/2018) dalam sambutannya membuka Temu Karya Nasional Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) XX & Pekan Inovasi Perkembangan Desa/Kelurahan (PINDesKel) Tahun 2018 di Festival Park GWK Cultural Park, Ungasan, Kuta Selatan, Badung.

Ia menambahkan, semuanya melihat penggunaan dana desa agar tepat sasaran sehingga rakyat betul-betul mendapatkan manfaatnya.

"Misalnya membuat jalan desa, irigasi desa, beli pasirnya usahakan dari desa itu beli batunya, usahakan dari desa itu lingkup kecamatan, semennya juga sama jangan beli di kota atau beli ke Jakarta. Duitnya balik lagi ke kota atau Jakarta, usahakan uang itu berputar di desa itu atau kecamatan atau maksimal kabupaten, karena semakin besar perputaran di suatu wilayah itu akan meningkatkan kesejahteraan," paparnya.

Ditambahkan Jokowi, meski lebih mahal Rp 1 ribu atau Rp 2 ribu tidak masalah asal uang beredar di situ (desa) terus, dan uang itu diharapkan beredar dari orang ke orang, dari toko ke toko dalam lingkup kecamatan itu.

“Mulai tahun depan terutama kuota akan ada anggaran kelurahan. Ada dana desa, gak ada dana kelurahan mulai tahun depan. Mumpung saya ingat. Juga perlu saya sampaikan. Akan ada dana operasional desa. Jadi kepala desa memperjelas penggunaan dana desa,” tuturnya.

"Kita akan revisi Peraturan Presidennya, dapat 5 persen atau 4 persen tapi kurang lebih 5 persen. Saya titip setelah menggarap infrastruktur baik kecil atau besar, kita mulai menggeser kepada pemberdayaan ekonomi daerah, ekonomi desa. Dengan inovasi-inovasi teknoligi tepat guna, mulai masuk ke yang namanya teknologi, arahkan ke sana kalau ada yang belum rampung kerjakan. Kita bareng-bareng arahnya pemberdayaan ekonomi. HIdupkan namanya titik-titik kecil ekonomi atau yang ada desa kecamatan. Dan gunakan teknologi aplikasi sistem yang bisa sekarang didapatkan dengan murah.

Dengan ini Jokowi berharap sebuah desa bisa dipasarkan.

Halaman
12
Penulis: Zaenal Nur Arifin
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved