Gempa Bumi Lombok

Pencairan Dana Bantuan Korban Gempa Lombok Sempat Terganjal Persyaratan

Dalam pidatonya di hadapan wartawan dan tamu undangan, Pangdam Udayana menyinggung permasalahan gempa di Lombok

Pencairan Dana Bantuan Korban Gempa Lombok Sempat Terganjal Persyaratan
Tribun Bali/Rizal Fanany
Bangunan di Banjar Penyiwian, Desa Gumatar, Kayangan, Lombok Barat porak poranda terkena guncangan gempa. 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Dalam rangka persiapan kegiatan Our Ocean Conference 2018 yang akan digelar di Nusa Dua, Bali, Kodam Udayana kini telah melakukan kegiatan pengamanan, sebagaimana kegiatan IMF-WB beberapa waktu lalu. 

Dalam kegiatan Coffee Morning yang dilaksanakan di Kodam IX/Udayana, yang juga menghadirkan rekan wartawan, Kamis (25/10/2018) kemarin sekitar pukul 10.00 WITA, Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Benny Susianto menyampaikan kesiapan tim dalam menjaga kondusifitas keamanan wilayah Bali. 

Baca: Direktur CIA Dengarkan Bukti Rekaman Suara Penyiksaan Jurnalis Jamal Khashoggi, Dibunuh Secara Sadis

Dalam pidatonya di hadapan wartawan dan tamu undangan, Pangdam IX/Udayana menyinggung permasalahan gempa di Lombok. 

"Saat ini di Lombok ada persoalan tentang gempa yang belum tuntas. Minggu lalu bapak presiden datang ke sana untuk menuntaskan persoalan ini. Termasuk soal distribusi anggaran bagi korban gempa," ucap Benny. 

Ia menjelaskan, ada kesulitan bagi masyarakat di sana yang awalnya diminta membuat 17 persyaratan untuk mencairkan dana bantuan tersebut. 

"Saya di awal-awal saja sudah memberikan komentar waktu itu. Rapat pertama dengan BPKP. Saya bertanya,  'Pak apa iya masyarakat bisa memberikan 17 persyaratan itu?' Mereka harus membuat pertanggungjawaban anggaran sebagaimana membuat RAB. Sementara jumlah rumahnya lebih dari 70 ribu rumah yang akan diberikan bantuan oleh pemerintah," jelas Benny kepada rekan media. 

Baca: 1.999 Bencana Terjadi Selama 2018, Ribuan Korban Meninggal Dunia

Menurut Benny, masyarakat kesulitan memenuhi banyaknya persyaratan seperti itu, apalagi dalam kondisi yang masih terbatas. 

"Saya bilang, 'kapan selesai rakyat membuat pertanggungjawaban itu?' Akhirnya sampai dengan pertengahan bulan ini tidak tuntas. Pencairan tidak berjalan dengan lancar. Akhirnya Presiden turun, rapat dengan beberapa menteri serta Gubernur NTB, dan ditemukan solusi bahwa hanya satu lembar persyaratan yang harus dipenuhi masyarakat dalam memenuhi akuntabilitas tadi," kata dia melanjutkan. 

Ia menegaskan, memang tidak salah kementerian dan badan-badan pemerintah memberikan cukup banyak persyaratan dalam pencairan dana bantuan karena kekhawatiran akan akuntabilitasnya. 

"Dari situ presiden buat rapat terbatas dan disepakati satu lembar persyaratan tadi yang bisa dipenuhi masyarakat dan memenuhi akuntabilitas," ujarnya.

Halaman
12
Penulis: Busrah Ardans
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved