Buntut OTT Oleh Polisi, DPRD Bali Akan Ubah Perda Desa Pakraman Hingga 70 Persen

Ketua Komisi IV DPRD Bali, I Nyoman Parta menyiapkan langkah perubahan pada Perda Desa Pakraman.

Buntut OTT Oleh Polisi, DPRD Bali Akan Ubah Perda Desa Pakraman Hingga 70 Persen
TRIBUN BALI I WAYAN SUI SUADNYANA
Sejumlah organisasi umat Hindu melakukan audiensi ke kantor DPRD Provinsi Bali, Selasa, (13/11/2018). 

Buntut OTT Oleh Polisi, DPRD Bali Akan Ubah Perda Desa Pakraman Hingga 70 Persen 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Ketua Komisi IV DPRD Bali, I Nyoman Parta menyiapkan langkah perubahan pada Perda Desa Pakraman.

Perubahan ini disiapkan Parta untuk memayungi desa pakraman terkait adanya operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan pihak kepolisian di sejumlah tempat belum lama ini.

Hal itu ditegaskan Parta saat menerima sejumlah organisasi Umat Hindu di Gedung DPRD Bali, Selasa, (13/11/2018) pagi.

"Perdanya sudah sangat siap, kalau ada yang kurang bisa teman-teman lengkapi. Kita ganti Perda Desa Pakraman yang lama. Kita buat baru saja," kata Parta yang disambut riuh tepuk tangan dari organisasi umat Hindu tersebut.

Baca: Masyarakat Badung dan Wisatawan Akan Dimanjakan Layanan Internet Gratis, Ada 988 Lokasi

Baca: Pemkot Denpasar Serahkan 9.245 Sertifikat Kompetensi untuk Tenaga Kerja

Baca: Jika Hasil SKD CPNS Denpasar Tak Memenuhi Formasi, Ini Langkah yang Dilakukan BKPSDM

Baca: Masbro Sosok Pemasok Pil Koplo Masih Misterius, Polisi Baru Amankan 3 Tersangka Pengedar

Parta menyebutkan, materi dalam perda lama ke perda baru mengalami perubahan sekitar 70 persen.

Dirinya mencontohkan dalam perda yang lama misalnya, peranan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) terdapat tiga tugas utama berupa menyelesaikan konflik, membantu kegiatan adat dan agama di desa pakraman, serta membantu penyusunan awig-awig dan pararem.

"Dulu segitu aja, tapi ternyata sekarang tugasnya lebih kompleks dan posisi lembaganya harus kuat. Serta, yang paling penting orang-orangnya harus bener-bener di sana," tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPP Peradah Indonesia Bali, I Ketut Agus Widiantara yang memimpin audiensi, meminta kepada dewan untuk memasukkan lembaga-lembaga tersebut untuk bergabung dalam pembahasan Perda Desa Pakraman.

Baca: Skor Akhir Timnas Indonesia 3 Vs 1 Timor Leste, Skuat Bima Sakti Ngamuk Setelah Kebobolan Lebih Dulu

Baca: Mimpi Juara Baru Tanpa Intrik

Baca: Petaka Kenal Cowok di Facebook, Bunga Dirayu Lalu Digilir 2 Pemuda, Setelah Itu Dicampakkan

Baca: Pertemuan MUDP dan Polda Bali Sempat Alot, Ini Kesepakatan yang Diambil Terkait Kasus Pungli

Baginya, OTT yang dilakukan terhadap desa pakraman merupakan sebuah upaya pelemahan.

Dirinya mencontohkan bahwa pelemahan desa pakraman semacam ini juga pernah terjadi ketika turunnya undang-undang tentang lembaga keuangan mikro yang menyebabkan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) nyaris bubar.

Akan tetapi semua itu bisa diselamatkan dengan adanya perda mengenai LPD.

"Jadi hukum positif bisa dikalahkan dengan ide-ide kreatif seperti pembuatan perda mengani desa pakraman," jelasnya.

Maka dari itu, jelasnya, untuk menyelamatkan desa pakraman dari OTT maka harus diperjuangkan mengenai raperda desa pakraman. (*)

Penulis: I Wayan Sui Suadnyana
Editor: Rizki Laelani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved