Gubernur Koster Apresiasi Hasil Pertemuan Berbagai Pihak Terkait Masalah OTT Desa Pakraman

Gubernur Bali, Wayan Koster menyikapi positif terhadap pertemuan yang diinisiasi DPRD Bali dan keputusan yang dihasilkan

Gubernur Koster Apresiasi Hasil Pertemuan Berbagai Pihak Terkait Masalah OTT Desa Pakraman
Tribun Bali/I Wayan Sui Suadnyana
Gubernur Bali, Wayan Koster melantik Pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Bali periode 2018-2023 dan mengukuhkan Bunda Paud Provinsi Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama Mandala, Kantor Gubernur Bali, Rabu (14/11/2018) pagi. 

Laporan Wartawan Tribun Bali, I Wayan Sui Suadnyana

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh pihak kepolisian di beberapa desa pakraman akhirnya berbuntut panjang.

Selasa (13/11/2018) kemarin, sejumlah pihak antara kepolisian, Tim Saber Pungli serta berbagai organisasi Umat Hindu melakukan pertemuan di Gedung DPRD Bali.

Hasil dari pertemuan tersebut, pihak kepolisian bersedia tidak masuk ke desa pakraman dalam melakukan OTT sepanjang pemungutan retribusi dilakukan sesuai dengan awig-awig dan pararem.

Gubernur Bali, Wayan Koster menyikapi positif terhadap pertemuan yang diinisiasi DPRD Bali dan keputusan yang dihasilkan.

"Bagus itu," kata Koster saat ditemui usai melantik Pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Bali periode 2018-2023, dan mengukuhkan Bunda Paud Provinsi Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama Mandala, Kantor Gubernur Bali, Rabu (14/11/2018) pagi.

Nantinya keputusan tersebut akan diperkuat lagi dengan perda desa pakraman.

Dalam perda tersebut, desa adat akan diberikan kewenangan dalam melaksanakan kegiatan dari fungsi Parahyangan, Pawongan dan Palemahan dengan awig-awig dan pararemnya.

Selain itu, desa pakraman juga akan diberikan tugas oleh pemerintah Provinsi Bali untuk melestarikan adat, seni dan tradisi budaya Bali berkearifan lokal; menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berbasis agama Hindu dan berbahasa Bali; membangun keamanan; menyelenggarakan ekonomi kerakusan dan tugas-tugas lainnya.

Demi menyelenggarakan tugas-tugas yang diberikan itu, maka pemerintah Provinsi Bali akan menyiapkan anggaran dan juga memberikan kewenangan kepada desa adat untuk menggali sumber pendapatan sesuai dengan potensi masing-masing dengan menggunakan awig-awig dan pararemnya.

"Kan jadi bisa dia (melakukan kegiatan pemungutan restribusi), tapi harus dipertanggungjawabkan oleh desa adatnya ke dalam sistem tata kelola keuangan, dengan awig-awig juga, dengan pararem juga," katanya menjelaskan.

Sepanjang hal itu, imbuhnya, merupakan sebuah program dari awig-awig dan pararem maka sudah legal untuk dilaksanakan.

Meski demikian, Koster mengingatkan jangan sampai ada perilaku perorangan yang menyimpang dari ketentuan awig-awig dan pararem.

"Semua nanti kegiatan desa adat dalam hak ekonomi harus dituangkan dalam awig-awig dan pararem. Kalau ada petugas harus ada penugasan dari desa adat, jadi dia legal," paparnya.

"Saya berterima kasih kepada DPRD karena telah mengundang berbagai pihak yang berkaitan dengan masalah pungli di desa adat itu sudah didiskusikan di DPRD," pungkasnya.(*)

Penulis: I Wayan Sui Suadnyana
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved