Soal Penangkapan OTT Tim Saber Pungli, Ketua MUDP Bali : Malu Desa Pakraman Kami Diobok-obok

Dalam pemaparannya, Jero Suwena menyayangkan adanya penangkapan yang dilakukan pihak kepolisian kepada petugas usaha desa pakraman

Soal Penangkapan OTT Tim Saber Pungli, Ketua MUDP Bali : Malu Desa Pakraman Kami Diobok-obok
Tribun Bali/I Nyoman Mahayasa
Ketua MUDP Bali, Jero Gede Suwena Putus Upadesha, dan Direktur Reskrimum Polda Bali, Kombes Pol Andi Fairan, melakukan salam komando usai rapat di Kantor DPRD Bali, Selasa (13/11/2018). 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - “Malu desa pakraman kami diobok-obok. Kalau ada pungutan yang dilakukan oleh krama desa yang ditunjuk oleh Bendesa tidak sesuai dengan aturan desa adat, maka hukum adat yang berlaku. Bendesa lah yang menjadi hakim menyelesaikan masalah itu!”

Demikian tegas Ketua Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Provinsi Bali, Jero Gede Suwena Putus Upadesha, pada rapat di Kantor DPRD Bali membahas pelaksanaan Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) di desa adat atau desa pakraman yang marak akhir-akhir ini, Selasa (13/11).

Rapat ini digagas DPRD Bali dengan mengundang sejumlah lembaga adat di Bali, kepolisian, dan unsur pemerintah.

Dalam pemaparannya, Jero Suwena menyayangkan adanya penangkapan yang dilakukan pihak kepolisian kepada petugas usaha desa pakraman di Pantai Matahari Terbit, Sanur, Denpasar, dan Tirta Empul, Desa Manukaya Let, Tampaksiring, Gianyar.

Menurutnya, kalau terjadi penyimpangan di desa pakraman tersebut seharusnya bisa diselesaikan dengan hukum adat.

Perda Nomor 3 tahun 2003 tentang desa pakraman sudah jelas mengatur mengenai sumber-sumber pendapatan desa pakraman.

Dan sudah ada keputusan dalam pesamuhan agung  (pertemuan) yang diikuti oleh seluruh desa pakraman di Bali yang jumlahnya 1.493.

Semuanya sepakat melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam pungutan sesuai dengan aturan yang berlaku, antara lain harus diatur dalam pararem yang merupakan turunan dari awig-awig.

“Pungutan yang sah adalah yang sudah diatur dalam pararem sesuai kesepakatan bersama dan berdasarkan surat keputusan bendesa. Bendesa hanya melaksanakan, dan membuat keputusan berdasarkan pararem dan awig-awig,” ujarnya.

Mengenai saber pungli, kata Jero Suwena, sasarannya sudah jelas, yaitu pejabat publik, PNS/ASN yang melakukan pelanggaran terkait keuangan.

Halaman
1234
Penulis: Wema Satya Dinata
Editor: Ady Sucipto
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved