Koster: Desa Adat Dapat Gali Pendapatan Sendiri, Harus Berdasarkan Awig-awig dan Pararem

Gubernur Bali, Wayan Koster, menyambut positif hasil pertemuan yang membahas dan memutuskan tim Saber Pungli tidak masuk ke ranah adat di Bali

Koster: Desa Adat Dapat Gali Pendapatan Sendiri, Harus Berdasarkan Awig-awig dan Pararem
Tribun Bali/Wema Satya Dinata
Gubernur Bali, Wayan Koster, saat pelantikan Dekranasda dan Bunda PAUD di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Rabu (14/11/2018). 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Gubernur Bali, Wayan Koster, menyambut positif hasil pertemuan yang membahas dan memutuskan tim Saber Pungli tidak masuk ke ranah adat di Bali.

Koster pun menyatakan desa adat (pakraman) dapat menggali pendapatan sendiri.

“Bagus sekali, ini yang benar. Ini akan diperkuat lagi begitu Perda desa adat (pakraman) dibuat, nanti desa adat itu akan diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan fungsi parahyangan, pawongan, dan palemahan dengan awig-awig dan pararem-nya,” kata Koster saat ditemui usai pelantikan Dekranasda dan Bunda PAUD di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Rabu (14/11/2018).

Baca: Pertemuan MUDP dan Polda Bali Sempat Alot, Ini Kesepakatan yang Diambil Terkait Kasus Pungli

Baca: Soal Penangkapan OTT Tim Saber Pungli, Ketua MUDP Bali : Malu Desa Pakraman Kami Diobok-obok

Untuk menyelenggarakan kewenangan ini, maka Pemprov Bali mengalokasikan anggaran kepada desa adat, serta memberikan kewenangan kepada desa adat untuk menggali sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi yang dimiliki dengan menggunakan awig-awig atau pararem masing-masing.

“Kan jadi bisa (memungut) dia (desa adat, red), tapi itu harus dipertanggungjawabkan oleh desa adatnya ke dalam sistem tata kelola keuangan dengan awig-awig dan pararem. Kalau sepanjang menjadi keputusan, program-program dari desa adat yang dituangkan ke dalam pararem atau awig-awig, itu legal dia,” ujar mantan Anggota DPR RI ini.

Baca: Krisis Air di Bangli Belum Teratasi, Uang Warga Habis untuk Beli Air

Baca: News Analysis: Kaki Jangan Lupa Kepala, Krisis Air di Bangli Bukan Hanya Tanggung Jawab Pemkab

Menurutnya, kalau ada oknum perorangan yang menyimpang dan melakukan sesuatu secara ilegal yang tidak berdasarkan keputusan dari paruman desa adat, barulah itu masuk ke ranah hukum positif.

“Nanti semua hasil paruman desa adat untuk melakukan kegiatan ekonomi, kalau ada penugasan kepada aparat di desa adat, harus ada surat tugas. Jadi dia legal ditugaskan, kan gitu,” terangnya.

Pihaknya juga berterima kasih kepada DPRD Bali dan berinisiatif menyelenggarakan pertemuan dalam rangka menyelesaikan masalah pungli di desa adat, dan ia mengatakan solusinya sangat bagus, dan dikatakannya, itu memang yang akan diatur ke dalam kewenangan desa adat melalui peraturan daerah.

Adapun yang akan direvisi dalam Perda Desa Adat, yakni kewenangan desa adat, keuangan desa adat, program-program desa adat, keamanan, ekonominya, LPD nya dan sebagainya.

Selain itu, kata dia, desa adat akan diberikan penugasan oleh pemerintah provinsi, di antaranya pertama, menyelenggarakan tri hita karana dengan awig-awig dan pararem.

Kedua, melestarikan adat, seni, tradisi dan budaya sesuai kearifan lokal.

Ketiga, menyelenggarakan pendidikan PAUD berbasis agama Hindu dan berbahasa Bali.

Keempat, membangun keamanan.

Kelima, menyelenggarakan ekonomi kerakyatan, dan keenam, melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi. (*)

Penulis: Wema Satya Dinata
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved