Pelaksanaan FGD Agar Tak Terjadi Tumpang Tindih antara Pemerintahan Desa dengan OPD

Lebih lanjut Rai Mantra menyampaikan, pelaksanaan FGD merupakan pelimpahan kewenangan OPD meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul

Pelaksanaan FGD Agar Tak Terjadi Tumpang Tindih antara Pemerintahan Desa dengan OPD
Humas Pemkot Denpasar
Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) pelimpahan kewenangan pemerintah daerah melalui OPD kepada Pemerintah Desa, Kamis (15/11/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Bali, I Putu Supartika

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Aferi S. Udail, memberikan materi saat Focus Group Discussion (FGD) pelimpahan kewenangan pemerintah daerah melalui OPD kepada Pemerintah Desa.

Pelaksanaan FGD yang berlangsung sehari diikuti seluruh Kepala desa/lurah se-Kota Denpasar dan dilaksanakan di Hotel Inna Bali Beach Sanur, Kamis (15/11/2018).

FGD ini dilakukan agar tak terjadi tumpang tindih antara pemerintahan desa akibat adanya kegiatan organisasi perangkat daerah (OPD), yang juga harus dilaksanakan pemerintahan desa.

Mengingat kewenangan desa telah diatur dalam UU No. 6 tahun 2014, tentang desa dapat menimbulkan kegiatan yang sama antara pemerintah daerah melalui OPD.

Hal tersebut disampaikan Wali Kota Denpasar, IB Rai Dharmawijaya Mantra dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Wakil Wali Kota Denpasar IGN Jaya Negara saat membuka FGD.

Lebih lanjut Rai Mantra menyampaikan, pelaksanaan FGD merupakan pelimpahan kewenangan OPD meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul.

Kewenangan lokal berskala desa dan kewenangan yang ditugaskan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Serta lain yang ditugaskan pemerintah provinsi, daerah kabupaten/kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disamping itu, FGD ini sangat penting untuk dilakukan mengingat saat ini desa menerima kucuran dana yang sangat besar, baik dari dana desa, alokasi dana desa, dana bagi hasil dan pendapatan sah lainnya.

Sehingga saat ini desa bukan lagi sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek pembangunan yang lebih dikenal dengan desa membangun.

Melalui FGD yang dilaksanakan dapat mengumpulkan informasi secara terarah dan sistematis, sehingga permasalahannya lebih spesifik.

Dengan demikian menurut Rai Mantra hasil pertemuan FGD menjadi bahan bagi penyusunan Peraturan Wali Kota tentang daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal.

Sementara Ketua Panitia penyelenggara Kabid Penataan Pemerintahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Made Sumarsana, menyampaikan pelaksanaan FGD untuk menggali dan memperoleh beragam informasi tentang masalah atau topik tertentu yang sangat mungkin berbeda-beda dengan penjelasan yang berbeda pula.

Melalui FGD yang dilaksanakan fokus masalah dan topik yang dibahas lebih jelas dan terarah untuk menyamakan persepsi dalam pelaksanaan pembangunan. (*)

Penulis: Putu Supartika
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved