Aksi Solidaritas dan Tanda Tangan Petisi #SaveIbuNuril di Lapangan Niti Mandala

Kasus yang menimpa Baiq Nuril Maknun, seorang guru honorer SMU 7 Mataram NTB akhir-akhir ini ramai diperbincangkan

Aksi Solidaritas dan Tanda Tangan Petisi  #SaveIbuNuril di Lapangan Niti Mandala
Tribun Bali/Busrah Ardans
Masyarakat sipil berdiskusi mengenai Save Ibu Nuril dan melakukan penandatangan petisi, di Lapangan Niti Mandala, Minggu (18/11/2018) pagi. 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Kasus yang menimpa Baiq Nuril Maknun, seorang guru honorer SMU 7 Mataram NTB akhir-akhir ini ramai diperbincangkan.

Tagar #SaveIbuNuril dan #TolakEksekusiIbuNuril terus menggema di media sosial.

Beberapa pemuda-pemudi yang peduli terhadap kasus ini pun menggelar acara diskusi, tanda tangan petisi, dan mengumpulkan donasi untuk Ibu Nuril, di Lapangan Niti Mandala Renon, tepatnya samping kiri, Bajra Sandhi.

Candra Mertha salah satu pemudi yang ikut dalam kegiatan tersebut, kepada tribun-bali.com mengatakan, awalnya ia dan teman-temannya biasa melakukan rutinitas yoga dan nada di Renon, tetapi dengan adanya kasus tersebut mereka sepakat mendiskusikan serta mewujudkan bantuan konkret.

"Kegiatan ini adalah solidaritas antar sesama masyarakat sipil. Tidak membawa nama lembaga, walaupun ada beberapa teman yang dari lembaga. Kami bersolidaritas untuk korban pelecehan seksual, dalam hal ini ibu Nuril," kata Mertha saat ditemui di lokasi Minggu (18/11/2018) pagi tadi.

Dalam diskusi yang dilakukan, poin penting yang diperoleh yakni kasus-kasus yang dihadapi Ibu Nuril bisa menimpa siapapun.

"Garis besarnya, kasus seperti ini bisa terjadi pada siapapun. Bukan hanya di Mataram, tetapi di Bali pun sudah ada beberapa. Jadi Ibu Nuril ini, kita, saya, kamu. Ibu Nuril ini kan dari pelecehan seksual, lalu asimetris dan dikriminalisasi ke UU ITE. UU ITE ini memang banyak pasal karetnya," jelasnya lagi.

Ia juga menjelaskan jika tidak semua pasal dalam UU ITE bermasalah, tetapi beberapa saja yang dianggap pasal karet.

"Tidak jelek, tapi ada beberapa pasal karetnya. Dan rentan bagi perempuan. Karena ada pasal yang berbunyi menyebarkan pornografi dan kesusilaan. Ini bisa jadi senjata dan bumerang bagi korban yang punya alat bukti. Kalau alat bukti itu tersebar, dia bisa dikriminalisasi dengan pasal yang ada di undang-undang lain UU ITE. Apalagi korban pelecehan seksual umumnya perempuan, walaupun disebutkan kekerasan berbasis gender," jelasnya lagi.

Selain menggelar diskusi, pihaknya juga menggelar tanda tangan petisi serta pengumpulan donasi buat Ibu Nuril yang dikenai denda.

"Ya, jadi ibu Nuril ini putusannya di MA adalah 6 bulan penjara dan denda Rp 500 juta, makanya masyarakat sipil se-indonesia bersolidaritas untuk melakukan donasi terhadapnya. Sementara tanda tangan ini akan kita dokumentasikan terus disampaikan ke Ibu Nuril. Bagaimanapun, akan membesarkan hatinya, apalagi saya mendapat info kalau dia lagi depresi," ujar Mertha yang juga Pengacara Publik dan Koordinator Isu Minoritas dan Kelompok Rentan LBH Bali.

Sebelumnya, Ibu Nuril dinyatakan bebas oleh Pengadilan Negeri Mataram 26 Juli 2017.

Namun usai putusan, Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding hingga kasasi ke Mahkamah Agung. 

26 September 2018, MA menyatakan ibu Nuril bersalah melanggar pasal 27 ayat 1 UU ITE. (*)

Penulis: Busrah Ardans
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved