Bantuan Desa Adat Langsung Ditransfer

bantuan yang diberikan Pemprov Bali kepada 1.493 desa adat di Bali pada tahun 2019 tidak lagi disalurkan dalam bentuk BKK

Bantuan Desa Adat Langsung Ditransfer
Tribun Bali/Wema Satya Dinata
Gubernur Bali, Wayan Koster saat ditemui di Kantor DPRD Bali, Rabu (21/11/2018). 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Gubernur Bali I Wayan Koster mengatakan, bantuan yang diberikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali kepada 1.493 desa adat di Bali pada tahun 2019 tidak lagi disalurkan dalam bentuk BKK (Bantuan Keuangan Khusus).

Bantuan itu akan ditransfer langsung ke rekening masing-masing desa adat.

“Selain memberikan anggaran Rp 250 juga per desa adat, dulu mekanisme pengalokasiannya melalui BKK. Tapi dalam peraturan daerah atau perda (desa adat, red) yang baru, yang diharapkan akan diselesaikan pada bulan Februari nanti, maka tidak perlu lagi memakai pola BKK. Namun, langsung ditransfer dari pemerintah provinsi ke kas atau rekening desa adat,” kata Koster saat ditemui di Kantor DPRD Bali, Denpasar, Rabu (21/11/2018).

Koster melanjutkan, untuk sementara waktu desa adat di Bali pada tahun 2019 akan dibantu Rp 250 juta per desa.

Dan paling lambat sampai tahun 2021, baru kemudian desa adat akan diberi Rp 300 juta, sesuai yang dijanjikan pada kampanye beberapa waktu yang lalu.

“Kalau Perda-nya selesai Februari atau Maret, maka sudah akan bisa transfer langsung. Ya supaya tidak ribet desa adatnya, kasihan,” ujar Koster. 

Pemprov juga akan memperbaiki petunjuk teknis tentang anggaran itu dan SOP-nya (Prosedur Operasional Standar), supaya anggaran itu lebih terarah dan fokus pada program-program prioritas yang bermanfaat.

Dalam kaitan itu, Pemprov Bali sedang mempersiapkan perda tentang desa adat yang akan diajukan ke DPRD Bali pada awal Desember ini.

Dengan perda baru itu, desa adat diharapkan bisa menyelenggarakan kewenangan, tugas dan fungsi yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota, yang diikuti dengan sumber anggarannya.

Selain itu, desa adat juga diberi kewenangan untuk menggali sumber pendapatan yang ada di wilayah desa adat sesuai dengan potensinya masing-masing.

Dengan demikian, ke depan tidak ada lagi pungutan liar (pungli).

Nanti, apa yang dilaksanakan di desa adat didasarkan pada paruman desa adat, dan ditetapkan dengan pararem desa adat.

“Dengan demikian nanti apapun yang dilakukan di desa adat ada payung hukumnya, sehingga dengan demikian tidak ada lagi penangkapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, karena sudah ada penugasan dan koordinasi yang jelas dari desa adat,” ucap Koster

Selain itu, kata dia, seluruh desa adat juga akan dipasangi WiFi gratis mulai tahun 2019.

“Sehingga semua desa adat bisa menggunakan WiFi nya. Kami bekerja sama dengan Telkom, dan ini akan diintegrasikan dalam teknologi informasi terintegrasi dalam bentuk ‘Bali Smart Island’,” imbuhnya.(*)

Penulis: Wema Satya Dinata
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved