Ketua Komisi IV DPRD Bali: Kami Sangat Prihatin dengan Konflik Dwijendra

Ketua Komisi IV DPRD Bali, Nyoman Parta mengaku prihatin terhadap konflik internal yang terjadi pada Yayasan Dwijendra

Ketua Komisi IV DPRD Bali: Kami Sangat Prihatin dengan Konflik Dwijendra
Tribun Bali/I Wayan Sui Suadnyana
Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali, Nyoman Parta menerima pengurus baru Yayasan Dwijendra di Ruang Baleg, Gedung DPRD Bali pada Rabu (28/11/2018) siang. 

Laporan Wartawan Tribun Bali, I Wayan Sui Suadnyana

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali, Nyoman Parta mengaku prihatin terhadap konflik internal yang terjadi pada Yayasan Dwijendra.

Hal itu Parta jelaskan usai menerima pengurus Yayasan Dwijendra yang baru di Ruang Baleg, Gedung DPRD Bali pada Rabu (28/11/2018) siang.

Di tengah masa reses anggota DPRD Bali, Parta memanggil pengurus yayasan tersebut karena menurutnya telah merugikan mahasiswa dan siswa yang mengenyam pendidikan di sekolah dan kampus Dwijendra, sehingga hal ini harus segera diselesaikan.

"Hari ini kami sudah mendengar informasi dari pihak yayasan, selanjutnya kami juga akan mendengarkan informasi dari pihak Pak Candra (Made Sumitra Chandra Jaya) maupun dari rektorat (Universitas Dwijendra) secepatnya," jelas politisi PDIP ini.

Parta menegaskan bahwa prinsip Komisi IV DPRD Bali dalam kasus ini bukan pada konflik yang terjadi pada yayasan, melainkan pada proses pembelajaran sehingga tidak merugikan mahasiswa dan siswa.

"Tapi prinsipnya sikap kami adalah apapun konflik yang terjadi antara yayasan baru, pengurus baru maupun pengurus lama ataupun pengurus lama yang merasa masih berhak, prinsipnya tidak boleh sampai merugikan siswa dan mahasiswa," jelasnya.

Ia juga mengajak kepada seluruh komponen untuk mengingat kembali bahwa pendirian Dwijendra berawal dari semangat perjuangan yang dilandasi dengan jiwa agama Hindu.

"Jadi tetap seharusnya menjadi lembaga yang memiliki perjuangan yang luhur," jelasnya.

Selain itu, Parta menilai konflik ini tidak boleh sampai meliburkan kegiatan pembelajaran yang berlangsung.

Parta juga menginginkan agar mahasiswa tidak mesti diliburkan akibat konflik ini dan tidak perlu menunggu hingga lewat tanggal 2 Desember 2018 baru diperbolehkan untuk masuk kampus.

Seperti yang diberitakan sebelumnya yang dikutip dari koran Tribun Bali edisi Rabu (28/11/2018) bahwa pihak Universitas Dwijendra memajang spanduk yang berisi pengumuman bahwa mahasiswa diliburkan.

Pengumuman itu ditandatangani langsung oleh Rektor Universitas Dwijendra Dr. Putu Dyatmikawati terkait konflik yang terjadi.

Dalam spanduk itu berisikan pesan, 'Sehuhungan dengan kondisi kampus yang kurang kondusif, karena ada permasalahan hukum antara pengurus yayasan dengan pembina yayasan yang saat ini masih dalam proses peradilan di Pengadilan Negeri Kelas I Denpasar, maka untuk menghindari mahasiswa dilibatkan atau terlibat dalam permasalahan hukum tersebut, maka dengan ini diumumkan bahwa : perkuliahan ditiadakan atau mahasiswa diliburkan dari tanggal 27 November sampai dengan 2 Desember 2018. Untuk sementara waktu mahasiswa dilarang datang ke kampus pada tanggal tersebut diatas. Demikian pengumuman tersebut untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya'. (*)

Penulis: I Wayan Sui Suadnyana
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved