Jika PSSI Tak Bisa Berantas Pengaturan Skor, Ini Langkah Serius Kemenpora untuk Ambil Tindakan

Kemenpora melalui Sesmenpora Gatot S Dewa Broto, menyebut bahwa pihaknya bisa saja membentuk tim khusus

Jika PSSI Tak Bisa Berantas Pengaturan Skor, Ini Langkah Serius Kemenpora untuk Ambil Tindakan
net
Logo PSSI 

Jika PSSI Tak Bisa Berantas Pengaturan Skor, Ini Langkah Serius Kemenpora untuk Ambil Tindakan

TRIBUN-BALI.COM - Kemenpora melalui Sesmenpora Gatot S Dewa Broto, menyebut bahwa pihaknya bisa saja membentuk tim khusus untuk memberantas praktik pengaturan skor pada kompetisi sepak bola Indonesia.

Kasus pengaturan skor tengah marak setelah diungkapkannya dua pelaku yakni Hidayat dari anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI, serta Vigit Waluyo yang merupakan pemain lama.

Jika keadaannya mendesak, Kemenpora tak ragu untuk terjun langsung dengan membuat tim khusus yang akan terdiri dari berbagai unsur.

Baca: 6 Ribu The Jak Mania Akan Kepung Stadion Dipta, Ferry: Saya Tidak Tahu yang Tidak Dapat Tiket

Baca: Membayangkan Bali United Tanpa Coach Widodo, Persija Bisa Ambil Keuntungan

Baca: Ternyata Bukan Dipecat atau Mengundurkan Diri, Ini Penyebab Coach Widodo Tak Lagi di Bali United

Baca: 8 Besar Liga 1 U-16, Pelatih Bali United Beberkan Kekuatan PS Tira, PSMS Medan, dan Persib Bandung

Bisa terdiri dari aparat dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Kami belajar dari case tahun 2015, ada Tim 9 saat itu, saya pun terlibat di dalamnya. Sebetulnya ada salah satu anggota dari Tim 9 itu mantan Kepala PPATK (Yunus Husein)," kata Gatot di Kantor Kemenpora, Kamis (29/11/2018).

"Kalau memungkinkan bisa saja kami kerja sama PPATK dengan aparat. Tapi, berdasarkan pengakuan dari mantan runner, rata-rata transaksi tidak melalui transfer tapi bayar tunai langsung cash."

"Pertanyaannya, pada era lintas negara seperti ini apakah itu hanya mengecoh? Jangan-jangan kirim orang, klik, begitu selesai transfer juga bisa," ujarnya.

Namun itu semua baru akan dilakukan jika PSSI dianggap tak serius dalam menyelesaikan dan membiarkan masalah ini berlarut-larut.

"Kalau ga ada kemajuan kami akan mengingatkan federasi, Menpora (Imam Nahrawi) punya kewenangan yang diatur di UU SKN (Sitem Keolahragaan Nasional) pasal 1," tuturnya.

"Kutipan terakhir menyebutkan bahwa penannggung jawab olahraga adalah menteri terkait. Kalau ada dugaan krimimal, Menpora punya kewenangan, meskipun misalnya hanya berkordinasi dengan aparat, kalau ga begini ya kapan olahraga mau maju?" ucapnya miris. (*)

Editor: Rizki Laelani
Sumber: BolaSport.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved