Breaking News:

LBH Apik Bali Dorong Pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan

LBH Apik Bali mendorong agar Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) segera disahkan

Tribun Bali/I Wayan Sui Suadnyana
Masyarakat membubuhkan tanda tangan di atas kain berwarna putih sebagai dukungan penghapusan kekerasan terhadap perempuan dalam peringatan Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, di Wantilan Gedung DPRD Bali, Jumat (30/11/2018) 

Laporan Wartawan Tribun Bali, I Wayan Sui Suadnyana

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH Apik) Bali mendorong agar Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) segera disahkan.

Pasalnya, RUU PKS tersebut sampai sekarang tak jua disahkan walaupun sudah berkali-kali masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Padahal, pada tahun 2014 Presiden RI, Joko Widodo mengatakan bahwa Indonesia sudah darurat kekerasan seksual.

"Kami tetap pesimis kali ini, walaupun sudah berkali-kali masuk Prolegnas, selalu lolos, lolos dan tidak jadi diundangkan," kata Direktur LBH Apik Bali, Ni Luh Putu Nilawati saat ditemui Tribun Bali.

Apalagi, jelasnya, pada tahun ini merupakan tahun politik dan anggota DPR banyak yang dalam masa reses.

Hal tersebut Nila jelaskan ketika memperingati Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan di Wantilan Gedung DPRD Bali, Jumat (30/11/2018).

Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan diperingati secara internasional selama 16 hari dari tanggal 25 November sampai 10 Desember 2018 mendatang.

Di rentang waktu 16 hari tersebut ada tujuh momen penting yang dirayakan oleh dunia.

Bagi negara-negara yang telah mengeliminasi segala kekerasan terhadap perempuan termasuk Indonesia, wajib melaporkan kegiatannya setiap tahun terhadap badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait program yang sudah dilakukan.

Kegitan itu baik dari pencegahan, penanggulangan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan.

"Salah satunya kampanye ini harus dilakukan, jadi acara ini memilih tanggal ini (30 November 2018) setiap tahunnya dan masing-masing negara temanya berbeda," tuturnya.

Untuk Indonesia sendiri mengambil tema untuk membahas dan segara mengesahkan RUU PKS dari Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). (*)

Penulis: I Wayan Sui Suadnyana
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved