Jabar Quick Response Tangani 7 Jenis Aduan, Sekwan Bali Berharap Dapat Diadopsi di Bali  

Poppy menjelaskan salah satu program unggulan dalam era kepemimpinan Gubernur Jabar yang baru, Ridwan Kamil adalah program Jabar Quick Response

Jabar Quick Response Tangani 7 Jenis Aduan, Sekwan Bali Berharap Dapat Diadopsi di Bali   
Tribun Bali/Wema Satya Dinata
Kunjungan - Suasana kunjungan 19 media Bali ke Provinsi Jawa Barat yang difasilitasi oleh Sekretariat DPRD Provinsi Bali, dalam rangka mengetahui pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kamis (6/12/2018). 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Dalam rangka mengetahui pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 19 media di Bali yang difasilitasi oleh Sekretariat DPRD Provinsi Bali melakukan Press Tour ke Biro Humas dan Protokol Provinsi Jawa Barat.

Para awak media diterima langsung oleh Kepala Bagian Pelayanan Media dan Informasi, Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jawa Barat, Poppy Purbawati.

Poppy menjelaskan salah satu program unggulan dalam era kepemimpinan Gubernur Jabar yang baru, Ridwan Kamil adalah program Jabar Quick Response (JQR).

Sambungnya, JQR merupakan program yang masih, dan dibentuk ketika APBD Jabar sudah disahkan.

“Karena APBD sudah disahkan, biasanya pengadaan dari masyarakat kami arahkan untuk ditangani dengan pihak ketiga melalui CSR-nya. Tahun 2019 mungkin mulai dianggarkan untuk beberapa hal yang bisa ditangani, tetapi ada juga yang tetap disalurkan ke perangkat daerah sesuai dengan tupoksinya,” kata Poppy saat ditemui di Gedung Sate, Kantor Gubernur Jabar, Bandung, Kamis (6/12/2018).

Adapun hal-hal yang menjadi urusan Jabar Quick Response, dibatasi hanya tujuh hal diantaranya kesehatan, pendidikan, lingkungan, ekonomi, bedah rumah, kebencanaan, dan jembatan gantung.

Lanjutnya, jumlah laporan yang masuk ke JQR sampai saat ini sudah mencapai 22 ribu aduan.

“Nanti kita pilah dulu, ini masuk gak sih di tujuh hal tadi. Jika itu benar dan bisa ditangani akan langsung direspon. Namun sistem ini tidak bisa menindak secara langsung karena keterbatasan anggaran,” terangnya.

Selanjutnya, dalam merespon berbagai laporan yang masuk dari masyarakat, tim JQR bekerja sama dengan melibatkan organisasi-organisasi kemanusiaan atau lembaga-lembaga dana sosial, seperti PMI Kabupaten/Kota se Jawa Barat untuk penanganan kesehatan, Baznas (Badan Zakat Nasional), Unicare dan termasuk melibatkan BUMN dan BUMD yang ada di Jawa Barat dengan dana CSR nya.

“Misalnya, di suatu daerah ada laporan orang tua yang tinggal sendirian, kemudian laporan itu diverifikasi, dan jika benar Pemprov akan mengontak perusahaan BUMN atau BUMD, 'tolong ini ada orang tua butuh rumah, kita bangunkan (rumahnya red), biayanya segini'. Kemudian mereka (BUMN/BUMD) yang langsung menindaklanjuti, karena mereka biasanya memiliki fresh money untuk melakukan penindakan,” jelasnya.

Halaman
12
Penulis: Wema Satya Dinata
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved