Sepanjang 2018, 6.700 Kendaraan Berplat Luar Bali Telah Dimutasi

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Bali, I Made Santha berbicara mengenai banyaknya kendaraan plat luar daerah

Sepanjang 2018, 6.700 Kendaraan Berplat Luar Bali Telah Dimutasi
Tribun Bali/I Wayan Sui Suadnyana
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Bali, I Made Santha saat melalukan jumpa pers di kantornya pada Kamis (6/12/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Bali, I Wayan Sui Suadnyana

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Bali, I Made Santha berbicara mengenai banyaknya kendaraan plat luar daerah yang beroperasi di Bali.

Kendaraan-kendaraan itu banyak jenisnya, mulai dari kendaraan yang dipakai sebagai angkutan pariwisata hingga mobil-mobil mewah termasuk yang berplat merah.

Pihaknya mengaku telah berusaha melakukan upaya terhadap kendaraan-kendaraan luar daerah tersebut untuk dimutasi ke Bali.

Santha membeberkan bahwa sepanjang tahun 2018 ini, terdapat sebanyak 5.800 unit lebih kendaraan roda empat ke atas dan hampir 900 unit sepeda motor telah dimutasi ke Bali.

"Kemudian yang belum dimutasi ini kita sedang selesaikan prosesnya," kata Santha saat melakukan jumpa pers di kantornya bersama Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali, I Dewa Gede Mahendra Putra, Kepala PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Bali, Huntal Paruhan Simanjuntak, dan Kasubdit Redigen Ditlantas Polda Bali, Ricko Abdillah Andang Taruna pada Kamis (6/12/2018).

Nusa Penida dan Lembongan menjadi daerah yang disoroti dalam penggunaan kendaraan berplat luar daerah Bali.

Meski begitu Santha mengatakan bahwa daerah-daerah itu kini pembayaran pajak kendaraan bermotornya telah mengalami kemajuan yang cukup signifikan seiring dengan kemajuaan pariwisata daerah.

"Saya cek ke sana ada laporan bahwa UPT. (Samsat) Klungkung itu sudah mulai bergerak," jelasnya.

Santha menilai, bila masyarakat sudah mampu melaksanakan kewajibannya dalam bentuk pajak, maka sudah ada hubungannya dengan pendapatan perkapita.

Proses pemutasian ini, kata dia, sempat terganjal dengan adanya Perda 8 tahun 2016 tentang pajak daerah yang melarang pemutasian kendaraan yang umurnya sudah 10 tahun.

Tak hanya kendaraan pribadi, kendaraan yang berplat merah pun terganjal dengan adanya perda tersebut.

Pemerintah misalnya yang mendapatkan hibah kendaraan dari pemerintah pusat, awalnya tidak bisa melakukan pemutasian karena perda tersebut.

Kini keberadaan perda tersebut sudah dicabut sehingga sudah tidak berlaku lagi.(*)

Penulis: I Wayan Sui Suadnyana
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved